Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tinjau Mall Pelayanan Publik, Tim Kemenpan-RB Minta MPP Karangasem Segera Diluncurkan

Kemenpan-RB
TINJAU - Tim dari Kemenpan-RB saat meninjau Mall Pelayanan Publik di jalan Gajah Mada Amlapura, Selasa (22/5).

BALI TRIBUNE - Mall Pelayanan Publik (MPP) Karangasem, mendapat atensi khusus dari pusat. Selasa (22/5), tim evaluasi dari Kementerian Pemperdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MMP) Karangasem, untuk melihat kesiapan sistem, sarana-prasarana dan aktivitas pelayanan di pusat pelayanan terpadu di bekas Gedung UKM Center, Jalan Gajah Mada, Amlapura tersebut.

Tim dari Kemenpan RB yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Jeffry Erlan Muller, begitu tiba dilokasi langsung bergerak mengunjungi satu persatu unit-unit pelayanan yang disediakan oleh Pemkab Karangasem tersebut. Dalam peninjauannya itu tim banyak berdialog dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di unit-unit pelayanan yang ada di MPP tersebut, sembari menerima pemaparan singkat dari tim teknis MPP yang dikoordinasikan Bagian Organisasi Setda Karangasem selaku Leading Sektor pembinaan pelayanan publik Pemkab Karangasem.

Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Karangasem, IGB Widiantara, kepada tim dalam kesempatan itu menjelaskan, MPP yang diujicobakan sejak 5 April 2018 rata-rata melayani 281 pengunjung setiap hari di luar pelayanan PDAM. Untuk optimalisasi pelayanan, saat ini tim terus melakukan pembenahan baik teknis maupun infrastrukturnya. “Untuk sementara MPP memberikan 159 jenis layanan. Sampai Senin kemarin , MPP sudah memberikan 30.679 layanan,” jelasnya.

Ketua Tim dari Kemenpan-RB, Jeffry Erlan Muller, menyebutkan jika secara umum MPP memang sudah sangat layak dioperasikan dan layak untuk segera diluncurkan. Menurutnya penataan unit-unit layanan sudah sangat bagus, namun untuk optimalisasi masih diperlukan beberapa penyempurnaan di antaranya menyangkut informasi jenis layanan, alur proses, sistem antrian dan informasi biaya jika ada jenis layanan yang berbiaya. “Secara umum sudah bagus, MPP ini sudah layak di-lounching (diluncurkan-red),” tegasnya.

Pihaknya mengaku sangat mengapresiasi upaya cemerlang Pemkab Karangasem dalam membuat MPP ini. ditegaskannya jika MPP ini sangat sejalan dengan program Pemerintah Pusat guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan dan murah kepada masyarakat. Disebutkannya keberadaan MPP ini akan memungkinkan setiap warga menghemat waktu dan biaya untuk mengurus administrasi kependudukan.

Kabid Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Karangasem, Gusti Ngurah Swisnawa, mengatakan, MPP merupakan tindaklanjut dari program peningkatan pelayanan publik dimana tahun 2015 Karangasem masuk kategori grade III terbaik nasional penilan Ombusman RI. “Nantinya, semua layanan MPP memang diarahkan terkoneksi secara online, namun saat ini baru tiga SKPD terhubung online yaitu Dinas Catatan Sipil, Dinas PM-PTSP dan RSUD Karangasem,” bebernya. 

wartawan
redaksi
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.