Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tokoh LSM Kecewa, Representasi KPK Tak Penuhi Harapan

Bali Tribune/ Antonius Sanjaya Kiabeni
balitribune.co.id | Singaraja - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Buleleng, mendapat perhatian cukup besar dari khalayak. Hadirnya lembaga anti rasuah itu diharap menjadi shock teraphy agar para pemangku kepentingan tidak main-main dalam mengelola anggaran negara.
 
Hanya saja, ada pihak yang kecewa dengan kehadiran KPK di Bumi Panji Sakti karena dianggap tak representatif mewakili wajah lembaga yang ditakuti para koruptor itu.
 
Kekecewaan itu diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakt (LSM) Gema Nusantara. (Genus) Antonius Sanjaya Kiabeni. "Mestinya KPK selektif menghadirkan orangnya. Kriteria partnernya jelas dan representatif terutama personel yang dihadirkan ke sini (Buleleng,red). Sangat jauh dari harapan karena tak memberi informasi utuh apa itu KPK," kata pria yang akrab siapa Anton, Minggu (28/7).
 
Anton kecewa karena pihak lembaga anti rasuah itu tidak selektif menghadirkan personel sebagai representasi KPK ke daerah."Tidak berkualitas,harus dievaluasi," imbuhnya.
 
Bahkan, kata Anton, saat dilakukan diskusi Sabtu (27/7) menghadirkan tokoh masyarakat, banyak kursi kosong dan terkesan tidak antusias padahal kursi undangan yang disiapkan ratusan.
 
"KPK harus selektif memilih partner di daerah. Jangan sampai aktivitas penuh tapi efektivitasnya nol. Segera dievaluasi terutama di daerah lain ini gambaran fenomena yang tidak menarik. Jangan sampai banyak aktivitas tapi efektivitasnya nol," ujarnya.
 
Anton mengkhawatirkan personel KPK yang dihadirkan ke dearah akan mempunyai pengaruh terhadap lembaga anti korupsi tersebut jika tidak memiliki kualitas setara.
 
"Kami tiap tahun melaporkan dugaan korupsi di daerah ke KPK. Nah, kalau melihat kualitas personel yang dihadirkan ke daerah di bawah standar tentu akan muncul keraguan terhadap kemampuan KPK menyelesaikan kasus korupsi," tandasnya. (u)
wartawan
Khairil Anwar
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.