Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

TP PKK Badung Gelar Sosialisasi dan Advokasi Keamanan Pangan

Bali Tribune/ ADVOKASI - Wakil Ketua TP PKK Badung Nyonya Kristiani Suiasa membuka Sosialisasi dan Advokasi Keamanan Pangan bertempat di Hotel Made Bali, Sempidi, Kamis (21/10/2021).



balitribune.co.id | Mangupura -  Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan mendorong kreativitas industri pangan untuk memproduksi pangan yang inovatif agar dapat diterima oleh masyarakat karena keamanan pangan merupakan tanggung jawab setiap orang.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Penggerak PKK melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Keamanan Pangan yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Badung Nyonya Kristiani Suiasa bertempat di Hotel Made Bali, Sempidi, Kamis (21/10).

Ny Kristiani Suiasa mengatakan, Pemkab Badung menjadikan desa sebagai garda terdepan pembangunan di segala bidang, sehingga nantinya desa-desa dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mendukung pembangunan di segala bidang, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Melalui sumber daya manusia yang handal dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cakap dan berketerampilan serta berkarakter kepribadian bangsa, nantinya akan memiliki daya saing dan tangguh dalam mengisi pembangunan dan menghadapi perkembangan zaman. Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka pembangunan SDM, TP PKK Badung berkomitmen sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya dalam bentuk program dan langkah-langkah strategis.

Untuk itu melalui sosialisasi dan advokasi keamanan pangan kepada aparat desa dan PKK desa, diharapkan bisa terlaksananya keamanan bagi para pangan konsumen/masyarakat.

Sebagaimana diketahui, keamanan pangan merupakan salah satu isu yang adalah berkembang di masyarakat, baik karena masih adanya kasus-kasus keracunan pangan atau semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan konsumen/masyarakat terhadap makanan yang aman dan bermutu.

Menurutnya, keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran baik fisik, biologis maupun kimia yang masuk dalam pangan dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu pengawasan makanan harus dimulai dari tingkat individu dan keluarga, karena dengan mengonsumsi pangan aman dan tepat maka dapat menghasilkan generasi yang cerdas dan sehat.

“Untuk itu peran aparat desa dan PKK desa sangat diperlukan untuk tetap mengedukasi masyarakat, akan pentingnya keamanan pangan,” jelasnya.

Pihaknya juga mengatakan untuk diperhatikan bahan tambahan pangan, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dari bentuk pangan seperti pemanis, pewarna, pengawet dan penguat rasa. Hal ini bisa kita rasakan bila timbul rasa seperti yang menggetarkan alat pengecap setelah mengonsumsi pangan, dicurigai mengandung pengawet berlebih seperti benzoate atau bila timbul rasa pahit setelah mengonsumsi minuman yang mana dicurigai mengandung pemanis buatan berlebih seperti sakarin atau siklamat.

“Saya mengapresiasi tujuan kegiatan sosialisasi dan advokasi keamanan pangan untuk aparat desa dan PKK desa. Dengan adanya kegiatan ini semoga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengolah pangan sehingga tidak ada cemaran baik fisik, biologis maupun kimia yang ikut masuk dalam pangan baik itu melalui tempat pengolahan, peralatan yang digunakan, perilaku pengolahnya sendiri atau dari bahan makanannya sehingga aman bagi konsumen. Oleh karena itu sosialisasi ini sangatlah penting,” pungkasnya. 

wartawan
ANA
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.