Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

TPID Akan Segera Sikapi Persoalan Jembatan Timbang Cekik

Jembatan Timbang
Dewi Setyowati

Denpasar, Bali Tribune

Kepala KpW BI Bali, Dewi Setyowati, di Denpasar, Rabu (24/5), mengatakan, penumpukan truk pengangkut di jembatan timbang Cekik, Gilimanuk, terjadi karena kelebihan tonase. “Beda ruas jalan antara Jawa dan Bali jelas jadi persoalan. Bali hanya menerapkan peraturan menteri yang berlaku secara nasional dengan toleransi kelebihan muat hanya lima persen,” ujarnya.

Meski demikian, Dewi yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua TPID Provinsi Bali ini mengatakan, untuk mengatasi persoalan itu sementara perlu dibangun pergudangan di daerah Gilimanuk atau di sekitar pelabuhan. TPID Provinsi Bali dalam waktu dekat ini, kata dia, akan menggelar rapat, untuk membahas bagaimana kebutuhan pokok masyarakat bisa diangkut segera.

Dewi berharap, TPID Provinsi Bali bisa merealisasikan hal itu. Pasalnya, kalau hanya bergantung pada anggutan darat, ia yakin persoalan ini tidak akan selesai. “Semua jalur transportasi mesti dicoba. Baik itu melalui darat ataupun laut, pokoknya segera akan kami tindak lanjuti,” ujarnya. Terhambatnya pasokan kebutuhan masyarakat, kata dia, dikhawatirkan akan berpengaruh pada supply and demand.

Secara terpisah, Kepala UPT Jembatan Timbang (JT) Cekik, Gilimanuk, I Ketut Suhartana, ketika dihubungi via selulernya, menyambut baik langkah yang akan diambil TPID Provinsi Bali. “Kalau memang benar seperti itu, kami sangat menyambut baik. Artinya kemacetan yang belakangan ini terjadi bisa diurai,” katanya.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pihaknya dalam beberapa pekan terakhir telah membuahkan hasil. “Ada penurunan sekitar dua puluh lima persen pelanggaran,” jelasnya. Meski demikian, ia mengakui upaya yang dilakukan pihaknya tidak secara instan bisa menekan pelanggaran yang terjadi, perlu waktu. “Ini tidak bisa selesai dalam sekejap,” ujarnya.

Bahkan ia menyebutkan, dalam beberapa hari terakhir modus baru dilakukan para sopir yang bandel, misalnya dengan memarkir kendaraannya di pinggir jalan hingga mengekor masuk kawasan pelabuhan. “Mereka tidakmasuk jembatan timbang. Ketika distop oleh petugas mereka tancap gas, hampir saja menimbulkan korban petugas yang nyaris tertabrak,” ungkapnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.