Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

TPS 009 Banjar Kedaton Dilayani KPPS Perempuan

Bali Tribune/KPPS Perempuan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009, Banjar Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Rabu (17/4).

balitribune.co.id | DenpasarAnggota Kelompok Penyelenggaraa Pemungutan Suara (KPPS) biasanya didominasi laki-laki untuk melayani masyarakat yang akan mencoblos. Namun demikian, hal ini tidak berlaku di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009, Banjar Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur. Di TPS ini, seluruh KPPS menggunakan tenaga perempuan dari PKK Banjar kedaton. 

Hal itu dilakukan untuk memberikan kesan menarik kepada masyarakat yang akan memilih. TPS tersebut satu-satunya yang menyelenggarakan pemilihan dengan perempuan di Kota Denpasar, padahal dalam satu banjar yang jumlahnya mencapai 800 pemilih dibagi menjadi 4 TPS. Petugas KPPS terlihat kompak menggunakan baju kebaya warna ungu dengan kamben dan selendang warna kuning ditambah sanggul dengan hiasan bunga cempaka. 

Salah satu yang paling beda diantara ke 7 anggota penyelenggara yakni ketua KPPS. Ketua KPPS lebih menonjol dalan pemakaian atribut yakni menggunakan lelunakan sebagai pengikat rambut. "Kami satu-satunya TPS yang menggunakan petugas perempuan. Yang lainnya campuran, ini inisiatif kami saja biar sedikit unik dan menarik masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos. Dari 4 TPS hanya kami yang menggunakan perempuan," ujar salah satu anggota KPPS, Ketut Rumiasih. 

Dikatakan Rumiasih, semua perempuan tersebut merupakan anggota PKK Banjar Kedaton yang diberdayakan untuk menjadi KPPS. Pelibatan tersebut untuk memberikan aktivitas tambahan kepada ibu-ibu PKK yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan di Denpasar. "Ya kami ingin ada kegiatan juga. PKK kami kan terus aktif, jadi kami berinisiatif memberikan hal yang beda," imbuhnya. 

Kegiatan tersebut kata dia juga sekaligus sebagai moment peringatan hari Kartini yang akan diperingati tanggal 21 April 2019 mendatang. Dengan pelibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, perempuan di Denpasar khususnya di Banjar Kedaton disetarakan dengan laki-laki yang selama ini menjadi prioritas sebagai penyelenggara pemilihan umum. 

Sementara salah satu warga yang memilih di Banjar Kedaton, Veronika, mengatakan, adanya perempuan sebagai KPPS suasana lebih dingin. Sebab, selama ini ia menemukan kebanyakan laki-laki yang menjadi KPPS terkesan lebih tegang ketimbang perempuan. Apalagi kata dia, ibu-ibu yang melayani pendaftaran pemilih juga lebih ramah dan murah senyum. "Bagus ya, soalnya kalau ibu-ibu kan lebih lembut kalau melayani. Jadi kami merasa nyaman, pakaiannya juga seragam. Ya lebih nyaman aja memilih di sini," ujarnya.

wartawan
Wayan Sudarsana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.