Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Trisno Nugroho : GPN Ekosistem Pembayaran yang Aman, Lancar dan Terpercaya

Bali Tribune/STIKOM - Kepala KPw BI Bali bersama Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai di ITB STIKOM Bali.

balitribune.co.id | Denpasar – Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan yang merupakan bagian dari ekonomi digital serta solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan interoperabel. Ke depan diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan terpercaya 

Berbagai perkembangan terkini terkait ekonomi digital telah  direspon dengan berbagai kebijakan. Sebagai contoh, BI telah mengeluarkan kebijakan untuk layanan Teknologi Financial (TekFin) dengan regulatory sandbox untuk tetap mendorong inovasi sambil memitigasi potensi risiko yang muncul. 

“Kebangkitan ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan akan bentukan baru struktur ekonomi masa depan, yang tentunya harus kita sikapi dan persiapkan. Bank Indonesia senantiasa menempatkan diri sebagai institusional leader dalam mendorong pengembangan ekonomi digital,” sebut Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho dalam sambutannya dalam acara Seminar Nasional bertemakan “ Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Sistem Perbankan di Indonesia” di Kampus ITB Stikom Bali, Rabu (14/8).

Trisno mengharapkan, melalui kegiatan ini seluruh dosen, mahasiswa/i serta stakeholder terkait dapat memiliki  pandangan dan pemahaman yang sama, sehingga dapat bergerak secara terpadu  untuk menyukseskan elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional serta penguatan infrakstruktur pembayaran yang handal dan aman.

Ekonomi digital adalah sebuah bentuk kebangkitan yang disebut sebagai The 4th Industrial Revolution. Revolusi industri tahap I ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi II dimulai dengan penggunaan listrik dan ban berjalan dalam proses produksi. Revolusi tahap III didorong oleh komputerisasi dan automasi produksi. Saat ini, revolusi tahap IV ditandai dengan penggunaan teknologi informasi secara masif, artificial intelligence, the internet of thing dan cloud computing 

Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan penyempurnaan kebijakan terkait Uang Elektronik untuk menjamin bahwa inovasi ini memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia. Aspek-aspek dalam ketentuan yang kita keluarkan juga mencakup aspek perlindungan dan dorongan bagi SDM-SDM Indonesia agar dapat terus berkarya, berkreasi dan berinovasi dalam lingkungan yang kondusif 

“Seperti kita ketahui, banyak anak-anak muda Indonesia dengan daya kreasi dan inovasi yang luar biasa, bangkit membangun berbagai Start Up usaha. Start Up tersebut mencakup bidang e-commerce, Tekfin maupun layanan transportasi berbasis aplikasi. Banyak Start Up tersebut yang sukses dan muncul sebagai unicorn dengan valuasi korporasi yang meningkat demikian cepat sehingga menarik investasi dari korporasi global,” ungkapnya.

Dituturkan, masuknya investor global dengan skala permodalan yang besar, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu struktur persaingan. Struktur persaingan yang tidak sehat pada gilirannya dapat mematikan potensi inovasi dan kreasi generasi muda Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia antara lain melalui kebijakan pengaturan proporsi kepemilikan asing dan domestik pada pelaku industri sistem pembayaran, memastikan bahwa daya kreasi dan inovasi generasi muda Indonesia dalam mengembangkan ekonomi digital terus berkembang dan semakin luas. 

Kita tentu menyadari bahwa kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang cepat, mudah, praktis, dan aman semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan instrumen dan sarana pembayaran ritel elektronik di Indonesia sebesar 20,84% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. 

Namun, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen, platform sistem pembayaran juga masih bersifat eksklusif sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperabel). Ilustrasi paling sederhana yang sering kita jumpai adalah masih banyaknya deretan mesin ATM di mall dan berjejernya mesin-mesin EDC di kasir supermarket.

Hadir dalam seminar nasional kali ini antara lain, Anggota Komisi XI DPR RI,  I Gusti Agung Rai Wirajaya, Ketua Yayasan Widya Dharma Shanti, Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si, Ak, Wakil Rektor I ITB STIKOM Bali, Dr. Muhammad Rusli, MT, Wakil Rektor II ITB STIKOM Bali, Ni Luh Putri Srinadi, SE,M.MKom, Para Dosen ITB STIKOM Bali serta mahasiswa. /uni

wartawan
Arief Wibisono
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.