Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tujuh Hakim Agung Dilantik, Prabowo Febriyanto: Proficiat

Bali Tribune / DILANTIK - Ketua Mahkama Agung (MA), Prof Dr H M Syarifudin, SH, MH (tengah).
balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara Prabowo Febriyanto, SH, MH dari Prestise Law firm menyampaikan proficiat kepada 7 orang Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Mahkama Agung (MA), Prof Dr H M Syarifudin, SH, MH di Jakarta, Selasa (19/10) pekan lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor; 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang pengangkatan Hakim Agung.
 
Prabowo Febriyanto kepada Bali Tribune via pesan singkat pada Minggu (24/10) kemarin mengapresiasi atas pelantikan 7 orang Hakim Agung baru itu. Karena dengan dilantiknya 7 Hakim Agung tersebut, maka jumlah Hakim Agung di Indonesia bertambah menjadi 51 orang. Sementara Hakim Adhoc berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 orang Hakim Adhoc Tipikor dan 8 Hakim Adhoc PHI. "Pertama - tama saya menyampaikan proficiat kepada tujuh orang Hakim Agung yang baru dilantik ini. Selamat bertugas, semoga Tuhan selalu menuntun dalam setiap pengambilan keputusan agar dapat memberikan rasa yang seadil - adilnya bagi para pencari keadilan," ungkapnya.
 
Prabowo Febriyanto berharap dengan bertambahnya 7 Hakim Agung baru ini kinerja para Hakim Agung akan menjadi lebih baik karena jumlah personilnya telah bertambah. Apalagi Hakim Agung adalah yang terbaik dari antara para hakim dan dengan latarbelakang karir terbaik pula. "Saya percaya dengan kwalitas mereka di dunia peradilan dengan melihat latarbelakang mereka yang baik. Saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik pula bagi dunia peradilan," ujarnya.
 
Ketujuh Hakim Agung baru itu adalah H Dwiarso Budi Santiarto, SH, M.Hum dari jabatan sebelumnya Kepala Badan Pengawasan MA sebagai Hakim Agung Kamar Pidana, Jupriyadi, SH, M.Hum sebagai Hakim Agung Kamar Pidana yang sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan, Dr Prim Haryadi, SH, MH yang sebelumnya menjabat sebagai Ditektur Jendral Badan Peradilan Umum sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Selanjutnya Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkama Agung, Suharto, SH, M.Hum sebagai Hakim Agung Kamar Pidana, Yohanes Priyana, SH, MH sebagai Hakim Agung Kamar Pidana yang sebelumnya dari Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan, Dr Haswandi sebagai Hakim Agung Kamar Perdata dan terakhir, Brigjen TNI Dr Tama Ulianta Br Tarigan SH, M.Ken yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama sebagai Hakim Agung Kamar Militer. 
wartawan
RAY
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.