Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Visitasi Monev KIP 2024, Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Bangli

Bali Tribune / MONEV - Kegiatan visitasi monev Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, Jumat (8/11).

balitribune.co.id | Bangli - Meningkatkan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Kabupaten Bangli. Visitasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Kabupaten Bangli di terima oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bangli Ni Made Wiratningsih didampingi Fungsional Pranata Humas Ahli Muda, Ni Nyoman Artiani, I Putu Juliono serta Kasi Statistik I Wayan Suarianto yang bertempat di Kantor Dinas Kominfosan Kabupaten Bangli, Jumat (8/11).

Hal yang dilakukan dalam pelaksanaan Visitasi kali ini yakni, penilaian verifikasi atas jawaban kuesioner yang di input dalam E-Monev Tahun 2024. Rombongan yang dipimpin oleh Dewa Nyoman Suardana akan melaksanakan visitasi di beberapa badan publik di Kabupaten Bangli yakni, Dinas Kominfosan, RSUD Bangli, Disdukcapil, BRIDA, PT. BPR Bank Daerah Bangli dan Kantor Desa Tamanbali. Visitasi bertujuan untuk menilai sejauh mana badan publik di Kabupaten Bangli memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

Sekretaris Dinas Kominfosan Kab. Bangli pun turut memberikan informasi dan penjelasan mengenai kebijakan serta implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan di Dinas Kominfosan Kabupaten Bangli sesuai dengan data-data SAQ (Self Assesssment Questionnaire) yang telah diisi sebelumnya.

Selaku PPID Utama Ni Made Wiratningsing berharap seluruh badan publik yang dikunjungi agar responsif serta mau menunjukkan hal hal yang dibutuhkan oleh KI Bali dalam upaya penilaian verifikasi atas jawaban kuesioner yang telah di input oleh masing-masing badan publik. 

"Mudah-mudahan teman Perangkat Daerah lain bisa responsif terhadap monev penilaian verifikasi atas jawaban kuesioner yang telah di input oleh adminnya masing-masing," harapnya.

kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk mengevaluasi dan memastikan penerapan keterbukaan informasi di instansi pemerintah, terutama dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

wartawan
SAM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.