balitribune.co.id | Bangli - Meningkatkan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Kabupaten Bangli. Visitasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Kabupaten Bangli di terima oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bangli Ni Made Wiratningsih didampingi Fungsional Pranata Humas Ahli Muda, Ni Nyoman Artiani, I Putu Juliono serta Kasi Statistik I Wayan Suarianto yang bertempat di Kantor Dinas Kominfosan Kabupaten Bangli, Jumat (8/11).

Hal yang dilakukan dalam pelaksanaan Visitasi kali ini yakni, penilaian verifikasi atas jawaban kuesioner yang di input dalam E-Monev Tahun 2024. Rombongan yang dipimpin oleh Dewa Nyoman Suardana akan melaksanakan visitasi di beberapa badan publik di Kabupaten Bangli yakni, Dinas Kominfosan, RSUD Bangli, Disdukcapil, BRIDA, PT. BPR Bank Daerah Bangli dan Kantor Desa Tamanbali. Visitasi bertujuan untuk menilai sejauh mana badan publik di Kabupaten Bangli memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

Sekretaris Dinas Kominfosan Kab. Bangli pun turut memberikan informasi dan penjelasan mengenai kebijakan serta implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan di Dinas Kominfosan Kabupaten Bangli sesuai dengan data-data SAQ (Self Assesssment Questionnaire) yang telah diisi sebelumnya.

Selaku PPID Utama Ni Made Wiratningsing berharap seluruh badan publik yang dikunjungi agar responsif serta mau menunjukkan hal hal yang dibutuhkan oleh KI Bali dalam upaya penilaian verifikasi atas jawaban kuesioner yang telah di input oleh masing-masing badan publik. 

"Mudah-mudahan teman Perangkat Daerah lain bisa responsif terhadap monev penilaian verifikasi atas jawaban kuesioner yang telah di input oleh adminnya masing-masing," harapnya.

kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk mengevaluasi dan memastikan penerapan keterbukaan informasi di instansi pemerintah, terutama dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.