Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabah Corona, LPTQ Buleleng Batal Gelar MTQ

Bali Tribune / Ketua LPTQ Buleleng H.Mulyadi Putra memimpin rapat pembatalan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Buleleng yang sedianya berlangsung pada awal April ini akibat mewabahnya virus corona.
balitribune.co.id | Singaraja - Merebaknya wabah virus Corona (Covid -19) membuat semua kegiatan bersifat massal dibatalkan.Seperti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-24 Kabupaten Buleleng.Panitia MTQ memastikan pelaksanaan acara itu dibatalkan dan menjadwal ulang sembari melihat perkembangan kasus Covid-19.Sedianya panitia merancang acara itu tanggal 4-5 April mendatang. 
 
Ketua  Lembaga Pengembangan Tilwatil qur’an (LPTQ)  Kabupaten Buleleng H. Mulyadi Putra,mengungkap pembatalan itu,Sabtu (21/3).
"Kami batalkan atau tunda kegiatan MTQ.Apalagi terdapat 4 warga Buleleng sedang menjalani perawatan diduga terpapar.Itulah yang menjadi pertimbangan merujuk kebijakan pemerintah ,"kata H.Mulyadi.
 
Politisi PKB itu mengaku merujuk pada surat edaran Gubenur Bali Nomor : 7194 tanggal 16 Maret 2020, tentang pencegahan penyebaran virus corona (Covid -19) di Provinsi Bali. Dalam surat edaran tersebut diminta untuk menunda kegiatan keramaian hiburan dan kegiatan pemerintah yang melibatkan orang banyak atau massa agar ditiadakan atau dibatasi. Tak hanya itu, Surat Edaran Bupati Buleleng juga menjadi pertimbangan sehingga seluruh panitia MTQ yang sudah bekerja dapat memaklumi keputusan pembatalan pada April mendatang.
 
"Intinya penundaan MTQ dilakukan sebagai upaya menjaga situasi kondisi dan keselamatan warga Buleleng ditengah merebaknya wabah virus corona,"imbuhnya.
 
Lanjut Mulyadi,rapat bersama panitia digelar Jumat (20/3) LPTQ bersama panitia MTQ tingkat Buleleng di Masjid Raya Seririt.
"Dengan keputusan menunda pelaksaan MTQ kendati seluruh persiapan oleh panitia telah selesai,"kata Mulyadi.
 
Soal kapan MTQ nanti digelar,H.Mulyadi merancang MTQ akan digelar pada 1-2  Juni 2020 nanti.Itupun dengan catatan pandemik Covid-19 ini sudah bisa ditangani pemerintah.
 
"Kami meminta agar para kafilah atau peserta tak berkecil hati atas penundaan ini. Tetap tenang dan selalu menjaga kesehatan serta terus berlatih untuk mengasah kemampuan,"sambungnya.
 
Sedang kepada panitia MTQ,H.Mulyadi berharap untuk menyesuaikan rencana kerja mengacu pada hasil rapat sebelumnya.
"Kita berharap jadwal perubahan ini bisa mencegah penyebaran virus Corona terutama persebaran melalui kerumunan orang,"tandasnya.
wartawan
Khairil Anwar
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.