Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabup Kembang Tolak Rencana Jembatan Jawa-Bali

Bali Tribune/ Wabup Kembang saat melakukan pertemuan dengan jajaran ASDP terkait pembangunan dermaga eksekutif.
balitribune.co.id | Negara - Wacana pembangunan jembatan selat Bali kembali mencuat ke permukaan. Namun Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan tak sependapat dengan rencana tersebut. 
Sikap wakil bupati ini juga sejalan dengan suara warga dan sejumlah elemen masyarakat Bali.
 
Ketimbang membangun jembatan selat Bali yang sarat kontroversi, Wabup Kembang lebih setuju dengan ide pembangunan dermaga eksekutif yang saat ini dirancang pihak ASDP. 
 
Rencananya PT ASDP Indonesia Ferry  Ketapang akan membangun  dermaga eksekutif di Pelabuhan Ketapang serta Pelabuhan Gilimanuk.
 
Menurutnya, kehadiran dermaga eksekutif akan memudahkan masyarakat, terutama memberikan akses terbaik bagi wisatawan yang hendak berwisata dari Bali maupun Jawa.
 
Jalur penyeberangan melalui dermaga ini nanti  dikhususkan untuk   mobil dengan layanan premium, tidak bercampur dengan truk barang seperti sekarang. Sebab, diyakini proses penyeberangan akan memangkas waktu jauh lebih cepat karena hanya butuh 15 menit menyeberang. Dengan begitu akan mampu mengurai kemacetan maupun antrian panjang.
 
 Itulah sebabnya, wakil bupati Jembrana ini meyakini pembangunan dermaga eksekutif ini juga nantinya berpengaruh pada peningkatan perekonomian  masyarakat di Bali.
 
“Saya apresiasi rencana ASDP terkait pembangunan dermaga eksekutif. Manfaatnya banyak, masyarakat ada pilihan, tidak perlu mengantri lama saat menyeberang. Waktu tempuh juga dipercepat hanya  15 menit. Ini juga memudahkan akses orang dan barang termasuk mengembangkan  simpul ekonominya,” ujar Kembang usai bertemu dengan GM ASDP Ketapang, Fahmi Alweni, selasa ( 21/1). 
 
Wabup Kembang beroendapat bahwa kehadiran dermaga eksekutif  tersebut, otomatis akan memupus wacana  jembatan Jawa-Bali yang kembali  muncul.
 
“Kalau menyeberang lewat kapal saja cukup 15 menit, jadi rencana jembatan Jawa Bali tidak diperlukan lagi.  Masyarakat ada alternatif  yang bisa dipilih agar  lebih cepat menuju pulau Jawa  begitupun sebaliknya,” sambungnya. 
 
Menurutnya dermaga eksekutif itu nanti juga sinergis dengan pembangunan jalan Tol  Denpasar – Gilimanuk. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut setelah Bali Utara, selanjutnya jalan Tol  Denpasar – Gilimanuk masuk prioritas.
 
Proyek jalan Tol tersebut direncanakan pada tahun 2021 akan dimulai dengan pembebasan lahan dengan melibatkan swasta. " Ketika Tol Trans Jawa selesai tahun  2021 dan dilansjutkan dengan Tol Denpasar - Gilimanuk,  maka dermaga eksekutif ini akan sangat efektif,"  tandasnya. 
 
Sementara itu, GM ASDP Indonesia Ferry  Ketapang, Fahmi  Alweni mengatakan, pembuatan dermaga eksekutif sejatinya program dari pemerintah pusat di bawah Kementerian Perhubungan dan kementerian BUMN yang ingin meningkatkan kualitas layanan penyeberangan.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.