Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabup Suiasa Terima Kunker Komisi IX DPR RI

Bali Tribune / KUNJUNGAN - Wabup Suiasa saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik rombongan Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di Puspem Badung, Jumat (26/3).
balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima Kunjungan Kerja Spesifik rombongan Komisi IX DPR RI dan  Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dampak Covid-19 dan Efektivitas Program Jaminan Sosial Pemerintah Pusat terhadap pekerja khususnya sektor pariwisata bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (26/3).
 
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan melalui kunjungan ini diharapkan mendapatkan masukan untuk pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan program pemerintah yang dilaksanakan. “Dalam pengawasan program tersebut dan seberapa efektif jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang diberikan pemerintah khususnya dibidang pariwisata sehingga program ini bermanfaat di masa yang akan datang,” ujaranya.
 
Dikatakan program ini merupakan fokusnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. Hal ini yang tentunya kami berkewajiban melindungi dan mempertahankan dan menguatkan kemampuan ekonomi dalam masa pandemi ini melalui pemberian stimulus. “Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji maupun upah, terdapat subsidi gaji terhadap yang memenuhi persyaratan. Dalam pemulihan ekonomi juga melakukan program kartu  Pra-Kerja guna meningkatkan dan menahan daya beli penerima yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi penerima yang terkena PHK/ dirumahkan,” katanya.
 
Lebih lanjut menurut anggota DPR RI dari dapil Sulut ini secara langsung penurunan kunjungan wisatawan, menyebabkan usaha dan hotel mengalami penurunan dan pertumbuhan negatif akibat mewabahnya Covid-19. “Atas dasar itu kami melakukan pengawasan terhadap dampak Covid-19 dan efektivitas jaminan sosial pusat terhadap pekerja dengan tujuan untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah. Untuk memperoleh informasi  pelaksanaan dan untuk mengetahui capaian program dalam rangka pemulihan ekonomi,  menyusun rekomendasi agar dapat dilakukan baik dan lancar, mengukur seberapa efektif program terhadap pekerja di sektor pariwisata,” katanya seraya berharap mendapat masukan yang mendukung kinerjanya dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pertemuan ini.
 
Sementara itu Wabup Suiasa mengatakan bahwa akibat Covid-19 sektor pariwisata di Badung mengalami kelesuan dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. “Pendapatan kami sangat turun sekali, karena 80% PAD kami berasal dari pajak hotel dan restaurant,” ujarnya.
 
Untuk itu diharapkan pemerintah pusat mempercepat dalam membantu pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung. Dari kebijakan pemerintah pusat berkenaan bantuan tenaga kerja pihaknya sudah mengajukan permohonan namun berapa yang disetujui oleh pusat belum diketahui karena realisasinya langsung kepada penerima. “Kami berharap agar terjadi sinkronisasi terhadap program untuk mewujudkan good government yang semua berbasis data. Tentu kami juga membuat kebijakan-kebijakan yang tidak ada keraguan- keraguan. Kami juga memberi bantuan terhadap tenaga kerja kami yang di PHK atau dirumahkan,” pungkasnya.
 
Acara ini juga dihadiri Plt. Dirjen PHI JAMSOS Kementerian Ketenagakerjaan RI Nurul Indahyati, Dewas BP Jamsostek H. Yayat, Dir. Investasi BP Jamsostek Edwin Michael, Plt. Kadis Pariwisata Badung Cok Raka Darmawan, Kepala Disperinaker Ida Bagus Oka Dirga, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI. 
wartawan
I Made Darna
Category

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.