Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Bali Cok Ace Dukung Munas Pertama HIMPERRA

HIMPERRA - Wagub Cok Ace saat menerima Ketua DPD HIMPERRA Bali I Wayan Jayantara,SE di ruang kerjanya, Senin (26/11).

BALI TRIBUNE - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mendukung pelaksanaan Munas Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA). Demikian disampaikan Wagub Cok Ace saat menerima Ketua DPD HIMPERRA Bali I Wayan Jayantara,SE di ruang kerjanya, Senin (26/11). Dalam laporannya, Ketua DPD HIMPERRA Bali menyampaikan bahwasannya HIMPERRA yang baru terbentuk kepengurusannya pada Agustus lalu akan melaksanakan Munas untuk pertama kalinya guna memilih pengurus baru pada tanggal 25 Januari 2019. HIMPERRA yang saat ini beranggotakan sekitar 80 orang ini mengembangkan program rumah khususnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah subsidi. Pembangunan rumah subsidi yang merupakan salah satu program pemerintah ini banyak dibangun di daerah Singaraja, Tabana, Jembrana, Klungkung dan Karangasem.  Ditambhkannya, pembangunan rumah subsidi tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan di lapangan seperti masalah pajak dan proses pemecahan sertifikat. Untuk itu kedepannya pihaknya berharap agar ada payung hukum yang lebih jelas terkait permasalahan tersebut. “Rumah yang kami bangun untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kami siap bekerjasama dengan Pemerintah guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat. Kami juga siap untuk bekerja sama membangun bedah rumah, “imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Wagub Cok Ace menyambut baik Munas yang akan diselenggarakan oleh HIMPERRA Bali sehingga akan terbentuk kepengurusan baru dan tatanan organisasi yang lebih baik. Terkait pembangunan rumah subsidi, Wagub Cok Ace menyampaikan dukungannya dan berharap agar rumah yang dibangun tidak hanya sekedar rumah murah  melainkan rumah yang layak huni. Wagub juga meminta agar dalam pembangunan rumah mempertimbangkan faktor jarak rumah dengan tempat bekerja pemilik rumah dan kemampuan masyarakat membayar mengingat rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang berpenghasilan antara 2,7 hingga 4 juta rupiah. “Dalam pengembangan rumah, perhatikan juga lokasi serta ada rencana yang pasti tentang pengembangannya. Jangan hanya sekedar membangun rumah murah, perhatikan juga dampak sosial serta lingkungannya, “tuturnya. 

wartawan
Release
Category

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.