Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Cok Ace : Lembaga Keuangan Mikro Memiliki Peran Strategis

Bali Tribune/ SEMINAR REGIONAL - Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) aat membuka seminar regional BPR Kanti dengan tema ‘Penguatan dan Sinergisme Lembaga Keuangan Daerah BPR Koperasi dan LPD Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Bali di Era New Normal Bali KemBALI’ di Ballroom Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur, Selasa (27/4).

balitribune.co.id | Denpasar - wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mendukung penguatan dan sinergitas lembaga keuangan mikro seperti BPR, Koperasi dan LPD. Dukungan itu disampaikannya saat membuka seminar regional BPR Kanti dengan tema ‘Penguatan dan Sinergisme Lembaga Keuangan Daerah BPR Koperasi dan LPD Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Bali di Era New Normal Bali KemBALI’ di Ballroom Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur, Selasa (27/4).
 
Menurut Wagub Cok Ace, lembaga keuangan mikro memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Penyusunan langkah-langkah konkrit oleh lembaga keuangan mikro menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini,” ujarnya. Ia lantas memberi gambaran tentang tekanan berat yang dihadapi sektor ekonomi Bali di tahun 2020 yang secara kumulatif tercatat tumbuh negatif (terkontraksi) sedalam -9,31 persen. Secara lebih spesifik, ia menyebut ada tiga sektor yang paling terdampak yaitu akomodasi makan dan minum sebesar 92,47 persen, sektor jasa sebesar 90,90 persen serta sektor transportasi dan perdagangan sebesar 90,34 persen. Hal ini merupakan tantangan berat yang membutuhkan daya juang, kerja keras dan strategi karena kondisi ini tak bisa diprediksi kapan akan berakhir. “Kita membutuhkan sinergitas agar mampu melewati masa-masa sulit ini,” tandasnya.
 
Pemprov Bali, ujar Cok Ace, telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi lembaga keuangan mikro sehingga mampu bersaing di era global. “Dengan sejumlah kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan, tentu banyak peluang yang diperoleh lembaga keuangan mikro sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya,” urainya. Selain penguatan kelembagaan, Guru Besar ISI Denpasar ini mendorong sinergitas dan kolaborasi antar lembaga keuangan mikro untuk mendukung penguatan ekonomi Bali. Mengingat begitu strategisnya tema yang diangkat dalam seminar ini, Wagub berharap para peserta dapat mengikuti dengan baik dan bisa mengambil manfaat yang dijadikan referensi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di lembaga masing-masing. 
 
Harapan senada dilontarkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto. Giri Tribroto mendukung penguatan serta kolaborasi BPR dengan lembaga keuangan mikro lainnya seperti koperasi dan LPD. Dukungan terhadap penguatan lembaga keuangan mikro antara lain tercermin pada regulasi OJK yang mengatur tentang layanan keuangan digital atau financial technology (fintech). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Menambahkan apa yang disampaikan Tribroto, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho mengajak semua pihak lebih serius mendukung upaya penguatan dan sinergitas lembaga keuangan mikro.
 
Pembukaan seminar ditandai pemukulan gong oleh Wagub Cok Ace yang didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto serta disaksikan oleh Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba, SE.MM. Sebagai ucapan terima kasih, Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba menyerahkan cendera mata kepada Wagub Cok Ace dan undangan lainnya. Seminar menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Ketua ISEI Provinsi Bali DR. I Nyoman Mahendra Yasa, Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, Kadis Koperasi UKM Provinsi Bali Drh. I Wayan Mardiana dan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sebagai pembicara kunci. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.