Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Sudikerta Ajak Seluruh TPID Saling Bahu Membahu

TPID
TPID - Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat memimpin High Level Meeting TPID se-Provinsi Bali, di Ruang Rapat Tirta Empul, Kantor Bank Indonesia, Denpasar pada Kamis (21/7). Hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Dewi Setyowati, Kadis Perindag Prov. Bali, Ni Wayan Kusumawati, Kadis Peternakan Prov. Bali, Putu Sumantra , Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Prov. Bali, I B Wisnu Ardhana, Sekretaris Kota (Sekkot) Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Kabid Statistik Sosial BPS Prov Bali, Indra Susilo, perwakilan BMKG, perwakilan Bulog, TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

 Denpasar, Bali Tribune

Tingkat Inflasi di Provinsi Bali kembali berhasil ditekan ke sasaran Nasional pada Juni 2016, inflasi Provinsi Bali pada Juni 2016 tercatat sebesar 0,34 persen (mtm), lebih rendah dari pencapaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,66 persen (mtm). Terkait hal tersebut, seluruh TPID Kabupaten/Kota se-Bali diharapkan bisa saling bahu membahu menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat terlebih jelang hari raya besar keagamaan. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat memimpin High Level Meeting TPID se-Provinsi Bali, di Ruang Rapat Tirta Empul, Kantor Bank Indonesia, Denpasar pada Kamis (21/7).

“Inflasi di Bali saat ini rendah, ini sangat baik karena berpengaruh pada menurunnya angka kemiskinan. Kondisi ekonomi saat ini di Bali masih stabil, saya mengajak seluruh TPID di Kabupaten/Kota untuk saling membahu agar pencapaian ini bias terus ditingkatkan,” ujar Wagub Sudikerta sembari mengungkapkan jika jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada bulan Maret 2016 di Bali mencapai 178.18 ribu orang (4,25 persen), turun sebesar 40,6 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah 218.79 ribu orang (5,25 persen).

Ditambahkan Wagub Sudikerta yang juga merupakan Ketua TPID Prov. Bali, dengan stabilitas harga yang terjaga maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Sudikerta juga mengapresiasi aksi nyata yang telah dilakukan TPID dalam menghadapi tekanan harga pangan yang terjadi seperti halnya harga Gas LPG yang cukup melambung tinggi. “Kemarin sempat mengalami masalah di harga Gas LPG 3kg, harga dipasaran sudah mencapai Rp. 20.000 an padahal di pangkalan harganya Rp. 14.500. Ini takutnya akan membuat masyarakat kembali ke jaman sebelumnya dimana masak menggunakan kayu bakar. Tapi bersyukur TPID bias mengatasi hal itu,”ungkapnya.

Ditambahkan Sudikerta, pencapaian inflasi yang cukup rendah selama semester pertama tahun 2016 ini merupakan hal yang harus dikawal bersama dan dipertahankan sehingga kestabilan harga akan bias terus terjaga hingga akhir tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian oleh TPID diantaranya mengantisipasi tekanan harga yang bersifat seasonal, agar TPID memperhatikan momen-momen peningkatan harga di sepanjang tahun. Selanjutnya meningkatkan koordinasi antar TPID se-Prov. Bali termasuk mendukung terlaksananya perdagangan antar daerah. Wagub Sudikerta juga meminta TPID untuk ikut mendorong pemanfaatan Pekarangan sebagai kemandirian Pangan Rumah Tangga (Rumah Pangan Lestari) ataupun melalui Urban Farming.

 “Saya juga meminta masing-masing TPID di setiap Kabupaten/Kota agar dapat lebih mengintensifkan kegiatan monitoring harga dan melaporkannya melalui Pusat nformasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) SiGapura secara tepat waktu dan akurat, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” imbuhnya. Wagub Sudikerta berharap dengan adanya kegiatan pengendalian inflasi yang intensif serta upaya-upaya penerapan kebijakan yang bersifat antisipatif dan perventif dalam pengendalian harga, maka cita-cita kita bersama untuk mencapai perekonomian Bali yang berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan dapat tercapai dengan dukungan inflasi yang rendah dan stabil.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Dewi Setyowati, Kadis Perindag Prov. Bali, Ni Wayan Kusumawati, Kadis Peternakan Prov. Bali, Putu Sumantra , Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Prov. Bali, I B Wisnu Ardhana, Sekretaris Kota (Sekkot) Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Kabid Statistik Sosial BPS Prov Bali, Indra Susilo, perwakilan BMKG, perwakilan Bulog, TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

wartawan
redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.