Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wakil Gubernur Bali Dorong Industri Jasa Keuangan Dukung UMKM dan Usaha Rakyat

Bali Tribune/Wakil Gubernur Bali Tjokorda Artha Ardana Sukawati pada pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Bali-Nusra di ITDC Nusa Dua selasa (29/1)

Bali Tribune, Nusa Dua-Wakil Gubernur Bali Tjokorda Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengharapkan industri jasa keuangan bisa lebih mendukung pengembangan usaha rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah. Demikian disampaikan dalam sambutan tertulis membuka pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Bali-Nusra di  ITDC Nusa Dua selasa (29/1) Siang. Pertemuan Tahunan tersebut, mengambil tema besar  'Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan' dan dihadiri pimpinan jasa keuangan seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Menurut Wagub, akses-akses keuangan yang mudah kepada usaha rakyat, petani, nelayan dan UMKM akan memberikan perkembangan signifikan bagi ekonomi Bali. "Sehingga apa yang dicapai Bali saat ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang," Kata pria yang akrab disapa Cok Ace ini.  Wagub Cok Ace juga  mengapresiasi peran OJK  dengan inovasi dan pemikirannya bagi pembangunan ekonomi Bali, apalagi di tahun politik seperti saat ini. " Untuk itu, kita tingkatkan lagi sinergi yang sudah terjalin baik. Kami juga mengharap peran penting OJK untuk menghindarkan masyarakat dari investasi bodong dan kejahatan keuangan lain," Tutupnya. Sementara itu, Kepala OJK Regional Bali-Nusra Elyanus Pongsida menyebut pertumbuhan ekonomi Bali tahun lalu secara umum sangat positif dengan angka 6,4 % atau diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami perkirakan tahun 2019 akan berada di angka 6-6,4% meskipun banyak faktor luar seperti pemilu," Jelas Elyanus. Ditambahkannya, nilai aset perbankan di Bali juga tumbuh menjadi 213, 13 Triliun atau meningkat 7,6 % dari tahun sebelumnya. OJK juga menurut Elysianus, memantau perkembangan Asuransi Usaha Tani/Ternak serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkembang baik di Provinsi Bali sebagai salah satu pendorong program ketahanan pangan nasional.  Nampak pula dalam pertemuan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK RI Heru Kristiyana, Deputi Komisioner OJK Slamet Edy Purnomo, Anggota Komisi 11 DPR RI Rai Wirajaya dan Tutik Kusumawardani, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Causa Iman Kirana serta jajaran BPK, Ombudsman dan OPD Provinsi Bali. (Ksm)

wartawan
Release
Category

Negara Hadir untuk Rakyat, Kasdam IX/Udayana Pimpin Groundbreaking 24 Titik Jembatan Garuda

balitribune.co.id | Singaraja - Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok kembali dibuktikan. Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Taufiq Hanafi, memimpin acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Jembatan Garuda yang dipusatkan di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Senin (30/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Telkomsel Bangun COMBAT di Desa Sadi, Perkuat Sinyal Perbatasan RI–Timor Leste

balitribune.co.id | NTT - Komitmen Telkomsel dalam memperluas akses konektivitas digital hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal kembali diwujudkan melalui hadirnya Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Maret 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Respons Putusan KPPU: Industri Pinjaman Daring Harus Sehat, Transparan, Berintegritas

balitribune.co.id | Jakarta - Melalui siaran pers yang disampaikan pada Jumat (27/3), OJK menegaskan pihaknya mencermati putusan Ketua Majelis KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahun 2026, Tabanan Target Investasi Rp1,2 Triliun

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan memasang target nilai investasi sebesar Rp1,2 triliun pada 2026 dengan mengandalkan sektor penunjang pariwisata dan UMKM sebagai motor penggerak utama.

Target ambisius ini dibarengi dengan kebijakan penataan zonasi ketat guna memastikan pembangunan tetap selaras dengan kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah hulu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.