balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengikuti pemaparan serangkaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Jakarta pada Senin (2/12). Hal tersebut lantaran Pemerintah Kota Denpasar lolos menjadi finalis atau nominasi Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah. Berbagai inovasi dan program strategis turut dipaparkan, yakni bidang kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.
Pemaparan tersebut turut menghadirkan dewan juri yaini Wakil Kepala Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Rustam Mansur, dan Periset Senior Pusat Data, Priyatna. Tampak mendampingi Walikota Jaya Negara yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya.
Dalam paparannya, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan bahwa terdapat tigas aspek utama yang menjadi indikator penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah ini. Yakni yakni bidang kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Dimana, secara umum ketiganya telah diimplementasikan oleh Pemkot Denpasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berkemanfaatan.
Lebih lanjut dijelaskan, indikator kesejahteraan masyarakat sejalan dengan misi pertama pembangunan Kota Denpasar, yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar. Hal tersebut diimplementasikan dengan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
"Untuk peningkatan kualitas pendidikan kami telah membangun 3 SMP Negeri baru, merehabilitasi dan renovasi ruang belajar, peningkatan kesejahteraan guru dan bantuan biaya pendidikan. Untuk kesehatan kita punya Aplikasi Sistem Informasi Ramah Ibu dan Anak serta Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat (Damakesmas), Pembangunan infrastruktut kesehatan, hingga bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu," ujar Jaya Negara.
Selanjutnya, untuk indikator pelayanan publik sejalan dengan misi keempat yakni unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi nenuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana. Hal ini telah diimplementasikan melalui program peningkatan Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar, Inovasi Denpasar Prama Sewaka, digitalisasi pelayanan publik seperti Dukcapil Online, Pajak Digital, serta lainya.
"Secara umum seluruh pelayanan publik di Kota Denpasar dapat di akses dari mana saja lantaran telah terintegrasi dan berbasis digitalisasi, Denpasar dalam satu genggaman dan tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujarnya.
Sedangkan untuk indikator daya saing daerah, Pemkot Denpasar juga telah mengimplementasikan program beasiswa, sertifikasi SDM Pariwisata, peningkatan peran dan fungsi Dharma Negara Alaya dan Graha Yowana Suci, Graha Nawasena for Better Life, Integrasi CCTV dan RPKD FM, peningkatan infrastruktur jalan, serta berbagai inovasi lainya yang memberikan kemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat.
"Secara umum, Pemkot Denpasar telah memenuhi ketiga indikator yang dipersyaratkan, sehingga diharapkan selain mampu memberikan gambaran umum inovasi pembangunan di Kota Denpasar, juga secara berkelanjutan inovasi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara, Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Rustam Mansur mengatakan bahwa apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah adalah ajang pemberian penghargaan kepada pemerintahan daerah yang memiliki kinerja terbaik pada tahun 2023. Ajang ini merupakan inisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dikatakannya, untuk menjaga independensi, dalam penilaian ini melibatkan Dewan Juri yang berasal dari berbagai instansi dan keahlian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Ombudsman, BRIN, dan Media. Metode penilaian kinerja terdiri dari beberapa sumber, yaitu pertama data LPPD dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, kedua data indeks yang dirilis Kementerian/Lembaga, ketiga survei persepsi publik terkait kinerja pemerintahan daerah, dan insight dewan juri. Adapun 3 aspek penilaian dalam apresiasi ini, diantaranya aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik dan aspek daya saing daerah.
"Lingkup penilaian kinerja terdiri dari indikator makro dan indikator kinerja kunci yang menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama masa kerja," ujarnya.
