Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Walikota Tunggu Kajian Tim Hukum

Dharmawijaya
IB Rai Dharmawijaya Mantra

Denpasar, Bali Tribune

Langkah Pemprov Bali menyodorkan surat Mendagri Nomor 188.342/4320/Otda yang ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Sumarsono ke Pemkot Denpasar, ternyata sia-sia. Pasalnya, kehadiran surat tersebut tak serta merta mengubah keputusan Pemkot untuk dapat menerima pembatalan empat Peraturan Walikota (Perwali) Denpasar yang mengatur tentang zonasi Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Kecamatan Denpasar Timur.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, ditemui usai Pembukaan Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Denpasar Tahun 2015 di Gedung DPRD Denpasar, Rabu (22/6), mengaku masih menunggu kajian dari tim hukum Pemkot Denpasar terkait surat dari Mendagri tersebut. "Terkait surat itu (Mendagri,red) nanti ada dari tim yang merumuskan, nah kita lihat perkembangannya. Kita tunggu kajian nanti seperti apa. Ini harus kita tunggu," kata Rai Mantra.

Lalu jika masih menunggu kajian, apakah kemudian Perwali tersebut masih berlaku? Ditanya begitu, Rai Mantra mengaku belum mengetahui mekanisme dan proseduralnya seperti apa. "Ini kan kita nggak tahu mekanismenya seperti apa. Ini kita harus tunggu dulu. Sabar dulu lah, nanti dari Kabag Hukum dan Humas bisa menjelaskan seperti apa," tandas Rai Mantra.

Sementara Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, I Made Toya mengaku akan merespons kembali surat dari Mendagri tersebut, termasuk menyertakan kronologis mengapa sampai Perwali itu diterbitkan.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Tata Kelola, OJK Luncurkan Database Agen dan Polis Asuransi

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Database Agen Asuransi Indonesia dan Database Polis Asuransi Indonesia, dua inisiatif strategis untuk memperkuat ekosistem industri perasuransian nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting transformasi digital industri asuransi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada konsumen.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.