Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wapres JK: Perusakan Lingkungan Penyebab Bencana Banjir

Bali Tribune/ant
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Jakarta | Bali Tribune.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana banjir bandang merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Sentani, Papua.

"Perusakan lingkungan itu menyebabkan banjir, kita tahu siklus air, turun hujan. Kalau hutannya bagus, airnya mengalir dan airnya sebagian tersimpan di hutan, lalu saat kemarau baru mengalir," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Dilansir dari Antara, Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah membuat sejumlah peraturan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup dan hutan.

Namun, menurut JK, pemerintah daerah terkait ada yang abai terhadap peraturan tersebut sehingga menyebabkan bencana banjir bandang terjadi.

"Ini bukan saja (tanggung jawab) KLHK, tapi juga pemda setempat, bupati setempat, itu semua. Kenapa pun aturan KLHK tapi oleh bupati tidak dilakukan dengan baik, oleh gubernur tidak baik. Itu yang terjadi di Indonesia seperti ini. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama, bukan hanya satu kementerian," jelas JK.

Pembalakan hutan secara liar juga menyebabkan kondisi alam menjadi tidak seimbang, bencana alam seperti banjir bandang dan longsor akan sering terjadi, tambah Wapres.

"Kalau sekarang hutannya berkurang, maka otomatis proses penyimpanan air kita begitu hujan deras satu kali, turun semua (airnya). Kemudian terjadi banjir, longsor. Itu pengaruh hutan yang ditebang tanpa izin, ilegal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada faktor kesalahan manusia yang menyebabkan banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Menurut Sutopo banjir bandang salah satunya disebabkan oleh pengrusakan kawasan cagar alam Gunung Cycloop yang dirambah masyarakat sekitar sejak 2003.

Akibatnya, ketika curah hujan ekstrem terjadi selama tujuh hari berturut-turut, kawasan Gunung Cycloop menjadi remah atau mudah erosi sehingga menyebabkan longsor.

Longsoran tersebut menutup jalur aliran sungai sehingga terbentuk bendungan kecil secara alami dan menjadi ambrol karena debit air yang tertampung terlalu besar.

Hingga Selasa, BNPB menerima laporan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandag di Sentani sedikitnya 79 orang. han

wartawan
habit
Category

Bendungan Sangsang Jebol, Puluhan Hekta Sawah dan Tambak Terancam

balitribune.co.id | Gianyar - Untuk kesekian kalinya, Bendungan Sangsang di Desa Lebih, Gianyar, kembali jebol. Akibatnya, tidak ada aliran air di Sungai Pakerisan yang menjadi sumber air irigasi  puluhan hektare sawah dan tambak. Kondisi ini membuat resah para petani, larena terancam gagal tanam. Terlebih, tanaman padi di wilayah itu, rata-rata baru berumur sekitar satu pekan terancam mengalami kekeringan akibat terhentinya suplai air. 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Sanjaya Hadiri Karya Agung di Pura Manik Toya, Batannyuh, Marga

balitribune.co.id | Tabanan - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Uleman Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah ring Pura Manik Toya, Banjar Adat Umadiwang, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Tabanan, Kamis (5/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sebut Pansus TRAP DPRD Bali 'Lucu', Perbekel Pancasari Tegaskan Desa Tak Punya Kewenangan Backing Bali Handara

balitribune.co.id | Singaraja - Kepala Desa (Perbekel) Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng, Wayan Komiarsa, mengaku kecewa terhadap proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, pada Rabu (4/2/2026) lalu. Ia menilai aspirasi dan data riil dari pihak desa terkait persoalan banjir di wilayahnya tidak diberikan ruang yang cukup untuk dipaparkan.

Baca Selengkapnya icon click

Pesan Gubernur Bali di Rakor P4GN 2026, Penanganan Narkoba Harus Serius dan Terpadu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen serius dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) melalui Rapat Koordinasi P4GN Provinsi Bali Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.