balitribune.co.id | Bangli - Sejumlah warga Banjar Apuan Kelod, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Bangli, mendatangi Kantor Dinas Sosial Bangli, Selasa (2/3/2021). Maksud dan tujuan warga datang ke Kantor Dinsos yakni meminta kejelasan terkait pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitu pula soal tidak bisa dilakukan pencarian atas batuan melalui KKS.
Salah seorang warga, Wayan Subagia, mengatakan kehadiran ke Kantor Dinsos untuk meminta kejelasan terkait bantuan melalui KKS. Menurutnya, selama ini minim informasi terkait KKS. Sejumlah warga yang menjadi calon penerima KKS justru tidak tahu menahu. "Warga tidak tahu mendapat bantuan. Jika bantuan tidak diambil warga dianggap mampu sementaradi salah satu sisi warga membutuhkan bantuan tersebut,” terangnya .
Pihaknya sudah sempat menanyakan hal tersebut ke desa. Dari pihak desa mengklaim sudah menginformasikan melalui kepala Dusun masing-masing. "Katanya sudah diteruskan, namun kami tidak mendapat informasi secuil pun terkait bantuan tersebut,” jelasnya. Pihaknya berharap instansi terkait bisa membantu warga. Sehingga bantuan bisa turun dan dikmati oleh warga.
Kasi Pendataan Kelembaan dan Kemitraan Dinas Sosial Bangli Neneng Setiawati saat dikonfirmasi tidak menampik adanya warga yang mempertanyakan perihal KKS. Neneng Setiawati mengatakan dalam program ini, Dinas Sosial sebatas pendamping sekaligus menjebati pelaksanaanya. Bantuan dari pemerintah pusat ini disalurkan melalui bank yang telah ditunjuk. Terkait penerima bantuan, datanya telah disampaikan kepada desa-desa. "Kami telah bersurat ke desa agar diteruskan kepada warganya. Dalam surat tersebut telah terlampir calon penerima manfaat," ungkapnya.
Terkait kasus di Desa Apuan, memang saat melakukan pendistribusian KKS tidak ada warga yang hadir. "Khusus di Banjar Apuan Kelod tidak ada yang hadir. Ketika kami kroscek banyak yang tidak mendapat informasi, ada pula yang sudah meninggal maupun ada yang sudah mampu," terangnya.
Karena tidak diambil sesuai waktu yang ditentukan maka kartu dibawa kembali oleh pihak bank. Disinggung terkait upaya Dinas Sosial, Neneng Setiawati mengatakan jika pihaknya akan kembali mengajukan permohonan ke pemerintah pusat. Sehingga diberikan kesempatan perpanjangan layanan. Pasalnya banyak KKS yang belum tersalurkan. “Untuk Bangli sekitar 1000 KKS belum tersalurkan,” ujarnya.
Sementara untuk kartu yang belum bisa dicairkan, kata Neneng Setiawati ada beberapa faktor penyebanya, seperti NIK yang tidak diaktifasi, double penerima dalam satu KK, tidak adanya transaksi tahun sebelumnya. "Penerima manfaat tidak melakukan transaksi secara berturut-turut, sehingga dianggap tidak membutuhkan bantuan atau orang sudah dianggap meninggal dunia,” jelasnya.
Anggota DPRD Bangli, Satria Yuda berharap instansi terkait bisa memfasiltasi warga yang belum menerima batuan. Menurutnya dalam kondisi pandemic Covid-19 masyarakat terutama yang kurang mampu sangat berharap mendapat bantuan. ”Kami tidak ingin program pusat justru tidak jalan di bawah karena ketidaksigapan aparatur di bawah,” tegas politisi dari PDI-P ini.
wartawan
Agung Samudra
Category
