Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Warga Lembongan Mengadu ke Anggota DPR RI, Pariwisata Terpuruk, Gas Elpiji dan BBM Langka

Bali Tribune/ PROTES - Warga Lembongan mengeluhkan kelangkaan BBM dan gas kepada anggota DPRD Bali.
balitribune.co.id | Semarapura - Nasib masyarakat Pulau Lembongan Nusa Penida, Klungkung seperti pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Akibat isu virus Corona, pariwisata terpuruk. Kini diperparah lagi oleh sulitnya mendapatkan gas elpiji dan bahan bakar minyak (BBM).
 
Masalah ini disampaikan warga Lembongan kepada anggota DPR RI Dapil Bali Nyoman Parta, ketika berkunjung ke Desa Lembongan, Minggu (16/2/2020) malam. Warga Lembongan mengeluhkan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram, 12 kilogram dan 50 kilogram hingga BBM. Kelangkaan itu terjadi sejak dua bulan lalu, bahkan masalah ini semakin dirasakan warga menjelang perayaan penampahan Galungan, Selasa (18/2) dan Hari Suci Galungan, Rabu (19/2) mendatang. 
 
“Kondisi kami saat ini ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Pariwisata kami terganggu akibat virus Corona, jadi mohon solusi kongkret,” kata Perbekel Desa Lembongan, Ketut Gede Arjaya, yang ikut menghadiri pertemuan.
 
Dari himpunan pendapat dalam pertemuan itu setidaknya ada lima faktor penyebab terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji hingga BBM selama 2 bulan terakhir di Lembongan. Pertama, kapal tanker gas elpiji mengalami kendala menuju SPPBE dan SPBU Nusa Ceningan. Hal itu dikarenakan kapal tersebut tidak bisa bersandar ketika air laut surut, selain juga disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak bersahabat. 
 
Kedua, akibat faktor harga yang mahal menyebabkan warga mencari gas elpiji sampai ke Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung Daratan. Karena di Kusamba lebih murah harganya dan mestinya harga di Ceningan lebih murah, namun dari kwitansi harga yang ditujukan oleh warga, harga di Ceningan justru lebih mahal.
 
Penyebab yang ketiga, adanya penindakan oleh Polairud secara tiba-tiba yang menyebabkan kekhawatiran pemilik kapal dan nahkoda saat membawa gas elpiji dari Desa Kusamba. 
 
Keempat, masalah infrastruktur jembatan penghubung Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, sehingga menyebabkan lambat dan tidak efektifnya pendistribusian gas elpiji. Kelima, para pengusaha merasa khawatir mendistribusikan (mengangkut) gas elpiji, karena sering dilakukan penindakan oleh Polairud.
 
Menjawab keluhan warga ini Anggota Komisi VI DPR-RI I Nyoman Parta menyatakan prihatin atas kondisi ini di tengah menurunnya kunjungan wisatawan Tiongkok. Menurutnya, situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi tanpa ada solusi pihak terkait. 
 
"Ini kan kacau sekali. Sudah turis sepi. Gas elpiji tidak ada. Mau masak pun tidak bisa. Komplin wisatawan yang lain juga jadi terus bermunculan. Warga setempat juga jadi semakin susah. Mestinya Pertaminan hadir memberi solusi," tegas politisi PDIP ini.
 
Lebih jauh Nyoman Parta mengatakan sudah menindaklanjuti masalah ini, pihaknya sudah meminta jajaran pimpinan Pertamina Perwakilan Provinsi Bali untuk hadir langsung ke Lembongan. Dia juga meminta pihak Pertamina, mencarikan solusi agar warga dan pelaku pariwisata bisa keluar dari masalah kelangkaan gas elpiji ini. 
 
Selain itu, dia juga meminta pihak Syahbandar bisa mempermudah proses perizinan kapal berlayar. Pihak Polairud juga diminta harus bijak, tidak boleh melakukan penangkapan begitu saja. Sementara di bawah menyisakan banyak masalah. Cara- cara seperti itu menurutnya, harus ditinjau ulang, agar tidak menimbulkan masalah baru.
 
Nyoman Parta juga menyebutkan, solusi jangka panjang dirinya akan menyampaikan kepada Gubernur Bali dan Pemerintah Pusat agar jembatan permanen penghubung Nusa Penida dan Nusa Ceningan bisa segera dibangun. Supaya akses kendaraan roda empat bisa berjalan lancar, untuk memudahkan transportasi menghubungkan dua pulau kecil tersebut. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.