Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

WP Gianyar Kini Bayar Non Tunai

LAUNCHING – Acara launching sistem pembayaran pajak daerah melalui transaksi non tunai.

BALI TRIBUNE - Tahun ini, Pemkab Gianyar mengeluarkan terobosan untuk pembayaran pajak daerah melalui transaksi non tunai. Dengan menggandeng salah satu Perbankan di Indonesia. Launching sistem pembayaran yang hadir pertama kalinya di Bali tersebut dihadiri 65 Wajib Pajak (WP) hotel, restoran, dan hiburan Kabupaten Gianyar di Convention Hill The Royal Pita Maha Resort, Ubud, Kamis (9/8). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Wayan Ardana mengatakan, peran pajak daerah (PD) sangat strategis menopang pelaksanaan pembangunan daerah. Pasalnya, PD sebagai sumber pendapatan utama dari pendapatan asli daerah (PAD). Maka, Pemkab Gianyar berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan baik, untuk kepentingan masyarakat.”PAD Kabupaten  Gianyar berkembang sangat bagus,” ucapnya. Pemerintah, kata dia, telah mencanangkan gerakan nasional non tunai, yang diperkuat surat edaran Mendagri. Harus diakui, pembayaran PD selama ini melalui transfer tradisional kerap menimbulkan kendala cukup pelik dalam prosesnya. Pasalnya, pembayaran cenderung dilakukan dengan gelondongan, dimana lebih dari satu tagihan dalam sekali pembayaran. Bahkan, beberapa transfer dana ada yang tidak mencantumkan berita transfer. Hal itu menyebabkan upaya rekonsiliasi memerlukan waktu dan sulit dilakukan. “Untuk itu, Pemkab menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuat terobosan menggunakan tekhnologi virtual account dalam proses pembayaran pajak melalui transfer. Non tunai ini menjanjikan akurasi dan transparasi transaksi. Tentu ini menjawab kelemahan cara tradisional sebelumnya,”ungkapnya. Wakil Pimpinan BRI wilayah Bali, NTB, NTT Yoyok Mulawarman menyampaikan terima kasihnya terhadap Pemkab Gianyar, karena telah mempercayakan BRI untuk menjadi partner pemerintah dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan PD. Dengan menggunakan VC Bank BRI, wajib pajak akan mudah membayarkan kewajibannya di seluruh unit kerja BRI, baik unit kerja fisik atau jaringan E-Channel.”Ini akan semakin menguatkan retribusi pendapatan yang ada di Gianyar, kami yakin Gianyar akan semakin maju jauh lebih dari saat ini, kami bangga terlibat di dalamnya,”paparnya. Tokoh pariwisata Ubud Tjokorda Raka Sukawati menyambut baik sistem layanan tersebut. Hal itu akan mendorong para WP untuk semakin disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Dan tentu akan memperkuat trust yang ada pada pihak WP dengan pemerintah.”Semua akan menjadi lebih transparan, sangat positif”kata dia. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gianyar  Ngakan Putu Jati berharap, usai diluncurkannya pembayaran non tunai, kualitas pelayanan terhadap WP menjadi lebih menjanjikan. Dan juga pihaknya mengharapkan kesadaran dan ketertiban untuk membayar pajak di masyarakat semakin meningkat.  

wartawan
Redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.