Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

WP Gianyar Kini Bayar Non Tunai

LAUNCHING – Acara launching sistem pembayaran pajak daerah melalui transaksi non tunai.

BALI TRIBUNE - Tahun ini, Pemkab Gianyar mengeluarkan terobosan untuk pembayaran pajak daerah melalui transaksi non tunai. Dengan menggandeng salah satu Perbankan di Indonesia. Launching sistem pembayaran yang hadir pertama kalinya di Bali tersebut dihadiri 65 Wajib Pajak (WP) hotel, restoran, dan hiburan Kabupaten Gianyar di Convention Hill The Royal Pita Maha Resort, Ubud, Kamis (9/8). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Wayan Ardana mengatakan, peran pajak daerah (PD) sangat strategis menopang pelaksanaan pembangunan daerah. Pasalnya, PD sebagai sumber pendapatan utama dari pendapatan asli daerah (PAD). Maka, Pemkab Gianyar berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan baik, untuk kepentingan masyarakat.”PAD Kabupaten  Gianyar berkembang sangat bagus,” ucapnya. Pemerintah, kata dia, telah mencanangkan gerakan nasional non tunai, yang diperkuat surat edaran Mendagri. Harus diakui, pembayaran PD selama ini melalui transfer tradisional kerap menimbulkan kendala cukup pelik dalam prosesnya. Pasalnya, pembayaran cenderung dilakukan dengan gelondongan, dimana lebih dari satu tagihan dalam sekali pembayaran. Bahkan, beberapa transfer dana ada yang tidak mencantumkan berita transfer. Hal itu menyebabkan upaya rekonsiliasi memerlukan waktu dan sulit dilakukan. “Untuk itu, Pemkab menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuat terobosan menggunakan tekhnologi virtual account dalam proses pembayaran pajak melalui transfer. Non tunai ini menjanjikan akurasi dan transparasi transaksi. Tentu ini menjawab kelemahan cara tradisional sebelumnya,”ungkapnya. Wakil Pimpinan BRI wilayah Bali, NTB, NTT Yoyok Mulawarman menyampaikan terima kasihnya terhadap Pemkab Gianyar, karena telah mempercayakan BRI untuk menjadi partner pemerintah dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan PD. Dengan menggunakan VC Bank BRI, wajib pajak akan mudah membayarkan kewajibannya di seluruh unit kerja BRI, baik unit kerja fisik atau jaringan E-Channel.”Ini akan semakin menguatkan retribusi pendapatan yang ada di Gianyar, kami yakin Gianyar akan semakin maju jauh lebih dari saat ini, kami bangga terlibat di dalamnya,”paparnya. Tokoh pariwisata Ubud Tjokorda Raka Sukawati menyambut baik sistem layanan tersebut. Hal itu akan mendorong para WP untuk semakin disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Dan tentu akan memperkuat trust yang ada pada pihak WP dengan pemerintah.”Semua akan menjadi lebih transparan, sangat positif”kata dia. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gianyar  Ngakan Putu Jati berharap, usai diluncurkannya pembayaran non tunai, kualitas pelayanan terhadap WP menjadi lebih menjanjikan. Dan juga pihaknya mengharapkan kesadaran dan ketertiban untuk membayar pajak di masyarakat semakin meningkat.  

wartawan
Redaksi
Category

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.