Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

WPO Gelar Pertemuan Bahas Isu-isu Utama dan Hangat Komunitas Pengemasan Global.

Bali Tribune/ MEETING - WPO (World Packaging Organization) Board Meeting ke-2 Tahun 2019 di Hotel Innaya Putri Bali, Nusa Dua, 4-8 November 2019.
balitribune.co.id | Nusa Dua -  Dewan dan Anggota WPO bergabung di Bali menggelar WPO Board Meeting ke-2 Tahun 2019  di Hotel Innaya Putri Bali, Nusa Dua, Badung, 4-8 November 2019 untuk membahas isu-isu utama dan hangat bagi komunitas pengemasan global. Seperti menyangkut Program Pendidikan & Pelatihan Pengemasan, Pengemasan dalam Sirkular Ekonomi yang Ramah Lingkungan, Keamananan Pangan hingga Pengemasan & Branding di Industri 4.0.
 
Dalam kesempatan pertemuan tahunan ini Presiden WPO yakni Pierre Pienaar  menyampaikan tinjauan tentang berbagai proyek yang sedang dikerjakan WPO dan rencana masa depan ini.
 
Presiden WPO menjelaskan pengemasan bisa memberdayakan keberlanjutan dan keamanan pangan serta menjadi langkah positif bagi umat manusia di era sirkular ekonomi.
 
Sirkular ekonomi adalah sistem ekonomi yang ramah pada lingkungan. Tujuan dari sirkular ekonomi adalah mempertahankan nilai sebuah produk agar dapat digunakan berulang-ulang tanpa menghasilkan sampah melalui cara mendaur ulang (recycling), dan penggunaan kembali (reuse).
 
"Mendidik, dan memberdayakan generasi berikutnya harus ada dalam radar industri pengemasan dalam mendukung penguatan sirkular ekonomi," ungkap Pierre Pienaar ditemui di sela-sela konferensi WPO (World Packaging Organization) atau Organisasi Pengemasan Dunia, Rabu (6/11/2019). 
 
Sebagai organisasi nirlaba internasional, WPO fokus mempromosikan jaringan internasional para anggotanya dan memfasilitasi solusi untuk menghadapi tantangan global di semua bidang pengemasan.
 
WPO bertujuan untuk mendorong pengembangan teknologi pengemasan. Lalu berkontribusi pada pengembangan perdagangan internasional. Selanjutnya WPO juga berupaya merangsang pendidikan dan pelatihan dalam pengemasan, mendukung industri dan profesional lokal membuat organisasi pengemasan mereka sendiri hungga mempromosikan pertukaran teknologi.
 
“Sebagai Presiden WPO, tujuan saya adalah fokus dalam memimpin WPO dan memastikan bahwa kami terus mendukung beberapa proyek yang relevan seperti Save Food, inisiatif dari organisasi Makanan dan Pangan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," ujar Pierre Pienaar.
 
Dia juga percaya bahwa melalui anggota WPO, dimungkinkan untuk terus mendidik tenaga profesional di bidang pengemasan dan mengedukasi masyarakat tentang aspek pengemasan yang tak ternilai 
 
"Fakta menunjukkan bahwa kemasan yang baik dan hemat biaya berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan," terang Pierre Pienaar.
 
Aspek lain yang disebutkan oleh Pierre, adalah pengurangan limbah kemasan melalui pemahaman yang lebih baik dalam ilmu kemasan dan teknologi. 
 
“Dan bagaimana kita bisa mencapai ini? Memberitahu masyarakat tentang penggunaan dan pembuangan kemasan yang benar," katanya, seraya berujar penting juga untuk memahami relevansi pengemasan dalam mengurangi limbah makanan melalui penggunaan yang lebih baik dan kesadaran yang lebih baik tentang penyebabnya.
 
Selama empat tahun terakhir, program pendidikan WPO telah membantu membawa pendidikan teknologi kemasan bagi lebih dari 1.800 orang di 14 negara melalui 48 program pelatihan.
 
Pengurangan kemiskinan dengan menggunakan kemasan yang lebih baik dan lebih efektif, termasuk fokus pada penggunaan yang benar pengemasan, adalah tujuan penting lainnya bagi Pierre sebagai Presiden WPO. 
 
Namun ia menyadari kemasan sendiri tidak dapat memperbaiki masalah. Sebelum kita mempertimbangkan konsep-konsep seperti desain dan bahan kemasan, inovasi, kemajuan teknologi, tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan.
 
"Kita harus menghargai di mana industri pengemasan cocok dengan rantai nilai yang dapat mengirimkan makanan kepada orang-orang yang palimg membutuhkannya," ujar Pierre Pienaar.
 
Ia juga mengingatkan bahwa WPO telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan UNIDO atau Organisasi Pengembangan Industri PBB untuk kerjasama strategis di bidang pengembangan kapasitas pengemasan.
 
Tujuan MOU adalah untuk mencapai tujuan yang dinyatakan bersama terhadap operasi mandat UNIDO untuk pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan. 
 
Dengan dukungan UNIDO, WPO telah berkembang dan melaksanakan pelatihan khusus dan program pengembangan kapasitas. WPO juga membantu membangun pusat pengemasan di negara berkembang untuk menyediakan layanan seperti desain dan pelatihan pengemasan khusus seperti di Yordania, Pakistan, Lebanon, Mongolia, Mesir, Maroko, Tunisia, dan Palestina.
 
Baginya, pengemasan adalah komponen penting dalam keseluruhan proses keamanan pangan. Sebab sebagai distribusi makanan jaringan global, pengemasan akan memainkan lebih banyak peran dalam memastikan produk akhir yang aman dan terjamin untuk dikonsumsi.
 
Sebagian besar produsen menyadari dampak kemasan yang salah dan artinya bagi bisnis. Mereka tahu bahwa pengemasan yang salah dan kesalahan dalam rantai pasokan mempengaruhi kualitas dan integritas produk 
 
"Karenanya mereka mengambil langkah pengemasan untuk menyediakan produk yang aman dan terjamin pengguna akhir," kata Pierre Pienaar.
 
Berdasarkan semua tuntutan dan masalah ini, Pierre percaya bahwa keputusan yang dibuat WPO akan mengubah arah dan memetakan jalur untuk generasi mendatang.
 
Keputusan-keputusan ini seperti pertama menyangkut jenis material yang digunakan akan mengubah lanskap bisnis pengemasan yang berdampak langsung keberlanjutan.
 
Kedua, teknologi yang dirancang dan diterapkan akan memetakan arah pengurangan energi selama 10 hingga 20 tahun ke depan. Ketiga, inovasi ide dalam kemasan akan membuat perbedaan dalam mewujudkan sirkular ekonomi berkelanjutan.
 
Terakhir, orang-orang yang menggunakan kemasan, permintaan yang ditempatkan pada industri, bersama dengan pengetahuan dan pendidikan yang diperlukan, akan membuat perbedaan untuk masa depan yang sukses. 
wartawan
Arief Wibisono
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.