Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

WPO Gelar Pertemuan Bahas Isu-isu Utama dan Hangat Komunitas Pengemasan Global.

Bali Tribune/ MEETING - WPO (World Packaging Organization) Board Meeting ke-2 Tahun 2019 di Hotel Innaya Putri Bali, Nusa Dua, 4-8 November 2019.
balitribune.co.id | Nusa Dua -  Dewan dan Anggota WPO bergabung di Bali menggelar WPO Board Meeting ke-2 Tahun 2019  di Hotel Innaya Putri Bali, Nusa Dua, Badung, 4-8 November 2019 untuk membahas isu-isu utama dan hangat bagi komunitas pengemasan global. Seperti menyangkut Program Pendidikan & Pelatihan Pengemasan, Pengemasan dalam Sirkular Ekonomi yang Ramah Lingkungan, Keamananan Pangan hingga Pengemasan & Branding di Industri 4.0.
 
Dalam kesempatan pertemuan tahunan ini Presiden WPO yakni Pierre Pienaar  menyampaikan tinjauan tentang berbagai proyek yang sedang dikerjakan WPO dan rencana masa depan ini.
 
Presiden WPO menjelaskan pengemasan bisa memberdayakan keberlanjutan dan keamanan pangan serta menjadi langkah positif bagi umat manusia di era sirkular ekonomi.
 
Sirkular ekonomi adalah sistem ekonomi yang ramah pada lingkungan. Tujuan dari sirkular ekonomi adalah mempertahankan nilai sebuah produk agar dapat digunakan berulang-ulang tanpa menghasilkan sampah melalui cara mendaur ulang (recycling), dan penggunaan kembali (reuse).
 
"Mendidik, dan memberdayakan generasi berikutnya harus ada dalam radar industri pengemasan dalam mendukung penguatan sirkular ekonomi," ungkap Pierre Pienaar ditemui di sela-sela konferensi WPO (World Packaging Organization) atau Organisasi Pengemasan Dunia, Rabu (6/11/2019). 
 
Sebagai organisasi nirlaba internasional, WPO fokus mempromosikan jaringan internasional para anggotanya dan memfasilitasi solusi untuk menghadapi tantangan global di semua bidang pengemasan.
 
WPO bertujuan untuk mendorong pengembangan teknologi pengemasan. Lalu berkontribusi pada pengembangan perdagangan internasional. Selanjutnya WPO juga berupaya merangsang pendidikan dan pelatihan dalam pengemasan, mendukung industri dan profesional lokal membuat organisasi pengemasan mereka sendiri hungga mempromosikan pertukaran teknologi.
 
“Sebagai Presiden WPO, tujuan saya adalah fokus dalam memimpin WPO dan memastikan bahwa kami terus mendukung beberapa proyek yang relevan seperti Save Food, inisiatif dari organisasi Makanan dan Pangan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," ujar Pierre Pienaar.
 
Dia juga percaya bahwa melalui anggota WPO, dimungkinkan untuk terus mendidik tenaga profesional di bidang pengemasan dan mengedukasi masyarakat tentang aspek pengemasan yang tak ternilai 
 
"Fakta menunjukkan bahwa kemasan yang baik dan hemat biaya berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan," terang Pierre Pienaar.
 
Aspek lain yang disebutkan oleh Pierre, adalah pengurangan limbah kemasan melalui pemahaman yang lebih baik dalam ilmu kemasan dan teknologi. 
 
“Dan bagaimana kita bisa mencapai ini? Memberitahu masyarakat tentang penggunaan dan pembuangan kemasan yang benar," katanya, seraya berujar penting juga untuk memahami relevansi pengemasan dalam mengurangi limbah makanan melalui penggunaan yang lebih baik dan kesadaran yang lebih baik tentang penyebabnya.
 
Selama empat tahun terakhir, program pendidikan WPO telah membantu membawa pendidikan teknologi kemasan bagi lebih dari 1.800 orang di 14 negara melalui 48 program pelatihan.
 
Pengurangan kemiskinan dengan menggunakan kemasan yang lebih baik dan lebih efektif, termasuk fokus pada penggunaan yang benar pengemasan, adalah tujuan penting lainnya bagi Pierre sebagai Presiden WPO. 
 
Namun ia menyadari kemasan sendiri tidak dapat memperbaiki masalah. Sebelum kita mempertimbangkan konsep-konsep seperti desain dan bahan kemasan, inovasi, kemajuan teknologi, tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan.
 
"Kita harus menghargai di mana industri pengemasan cocok dengan rantai nilai yang dapat mengirimkan makanan kepada orang-orang yang palimg membutuhkannya," ujar Pierre Pienaar.
 
Ia juga mengingatkan bahwa WPO telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan UNIDO atau Organisasi Pengembangan Industri PBB untuk kerjasama strategis di bidang pengembangan kapasitas pengemasan.
 
Tujuan MOU adalah untuk mencapai tujuan yang dinyatakan bersama terhadap operasi mandat UNIDO untuk pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan. 
 
Dengan dukungan UNIDO, WPO telah berkembang dan melaksanakan pelatihan khusus dan program pengembangan kapasitas. WPO juga membantu membangun pusat pengemasan di negara berkembang untuk menyediakan layanan seperti desain dan pelatihan pengemasan khusus seperti di Yordania, Pakistan, Lebanon, Mongolia, Mesir, Maroko, Tunisia, dan Palestina.
 
Baginya, pengemasan adalah komponen penting dalam keseluruhan proses keamanan pangan. Sebab sebagai distribusi makanan jaringan global, pengemasan akan memainkan lebih banyak peran dalam memastikan produk akhir yang aman dan terjamin untuk dikonsumsi.
 
Sebagian besar produsen menyadari dampak kemasan yang salah dan artinya bagi bisnis. Mereka tahu bahwa pengemasan yang salah dan kesalahan dalam rantai pasokan mempengaruhi kualitas dan integritas produk 
 
"Karenanya mereka mengambil langkah pengemasan untuk menyediakan produk yang aman dan terjamin pengguna akhir," kata Pierre Pienaar.
 
Berdasarkan semua tuntutan dan masalah ini, Pierre percaya bahwa keputusan yang dibuat WPO akan mengubah arah dan memetakan jalur untuk generasi mendatang.
 
Keputusan-keputusan ini seperti pertama menyangkut jenis material yang digunakan akan mengubah lanskap bisnis pengemasan yang berdampak langsung keberlanjutan.
 
Kedua, teknologi yang dirancang dan diterapkan akan memetakan arah pengurangan energi selama 10 hingga 20 tahun ke depan. Ketiga, inovasi ide dalam kemasan akan membuat perbedaan dalam mewujudkan sirkular ekonomi berkelanjutan.
 
Terakhir, orang-orang yang menggunakan kemasan, permintaan yang ditempatkan pada industri, bersama dengan pengetahuan dan pendidikan yang diperlukan, akan membuat perbedaan untuk masa depan yang sukses. 
wartawan
Arief Wibisono
Category

Happy 22nd Anniversary, Bali Tribune!

balitribune.co.id | Merayakan hari jadi yang ke-22 pada Senin, 9 Februari 2026, surat kabar Harian Bali Tribune berdiri di sebuah persimpangan zaman yang krusial. Dua puluh dua tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah institusi pers untuk tetap konsisten terbit dan mewartakan dinamika Pulau Dewata sejak awal tahun 2004. Namun, di balik perayaan ini, terbentang tantangan besar yang memaksa industri media untuk terus berevolusi.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Area Duty Free dan outlet-outlet UMKM di terminal Keberangkatan dan Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Minggu (8/2). Koster memastikan bahwa produk UMKM Bali termasuk Arak Bali mendapatkan tempat pada outlet-outlet yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia di Bandara I Gusti Ngurah Rai. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ngayah Tanpa Pamrih, 503 Pecalang di Buleleng Terima Seragam Baru dari Gubernur Koster

balitribune.co.id | Singaraja - Bertepatan dengan perayaan Tumpek Uye, Sabtu (7/2/2026), Gubernur Bali Wayan Koster bertatap muka dengan pecalang di Desa Adat Buleleng. Dalam pertemuan yang berlangsung di Setra Desa Adat Buleleng itu, Gubernur Koster menyerahkan bantuan seragam kepada para 503 pecalang dari 14 Banjar Adat di Desa Adat Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Nelayan Asal Bunutan Hilang Saat Melaut, Tim SAR Gabungan Lakukan Penyisiran

balitribune.co.id | Amlapura - Hingga saat ini Tim SAR Gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban I Nengah Sarem (68), nelayan asal Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, yang dinyatkan hilang saat melaut di perairan Bunutan sabtu (7/2) lalu. Saat itu korban bersama nelayan lainnya berangkat melaut pada sekitar pukul 14.30 Wita, namu  hingga malam hari korban tidak kunjung kembali dari melaut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arnawa Desak Pemkab Tabanan Perjuangkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa mendesak eksekutif atau pemerintah kabupaten (pemkab) setempat segera melakukan terobosan agar status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ditingkatkan menjadi penuh waktu. Seperti diberitakan sebelumnya, 2.923 pegawai non-ASN di Pemkab Tabanan resmi dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu pada akhir Desember 2025 dan mulai efektif bertugas pada Januari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.