Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wujudkan Bali Bebas “Stunting"

Bali Tribune/ Ny Putri Koster
balitribune.co.id | Denpasar - Stunting telah menjadi salah satu isu nasional yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Stunting tidak hanya menyangkut tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan standar sesuai seusianya, namun stunting mengancam intelektualitas anak dan menghambat pertumbuhan otak generasi emas bangsa.
 
Meskipun angka stunting di Bali dapat dikatakan  lebih rendah dari nasional, bukan berarti upaya penanganan dan pencegahan stunting di Bali terhenti begitu saja. Pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah semata, perlu sinergitas dan kerja sama semua pihak termasuk di dalamnya masyarakat hingga tingkat keluarga untuk bersama sama berupaya menurunkan angka stunting hingga ke titik nol.
 
Harapan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Bali  Ny Putri Koster saat menjadi narasumber  Dialog Forum Koordinasi Kehumasan yang mengangkat tema Diseminasi Informasi Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Stunting di Bali, di Ruang Sandat Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Depasar, Selasa (26/11).
 
Lebih lanjut Ny Putri Koster menyampaikan, dalam upaya menurunkan angka stunting sosialisasi baik upaya pencegahan dan penanganan stunting amat penting. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan tepat terkait pencegahan stunting, apa sebenarnya stunting, apa faktor penyebabnya dan bagaimana penanganannya.
 
"Sosialisasi sampai ke tingkat keluarga sangat penting mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Semua pihak harus bersinergi, lakukan kewajiban sesuai tupoksi masing masing. PKK gencarkan sosialisai melalui Pokja, Dinas Kesehatan juga gencar lakukan sosialisasi penanganan. Semua pihak bersinergi untuk wujudkan Bali bebas stunting," ujarnya.
 
Ia menambahkan peran penting media dalam upaya sosialisasi stunting di tengah masyarakat. Media diharapkan semakin gencar dalam mengedukasi masyarakat dengan menyajikan pemberitaan stunting dan informasi yang tepat dan benar  terkait stunting ke tengah masyarakat. Dengan kerja sama yang mencakup semua lini ini, maka diharapkan masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan stunting di Bali.
 
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, I Nyoman Sujaya menyampaikan sosialisasi untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya, memegang peran penting dalam penanganan stunting. Untuk mendorong percepatan penanganan stunting, menurutnya, diperlukan penyebarluasan informasi yang melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya forum kehumasan.
 
"Saya harap dari forum ini informasi yang didapatkan akan disebarluaskan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin stunting di Bali akan turun bahkan tidak ada," tuturnya.
 
Pada Dialog Forum Kehumasan kali ini menghadirkan narasumber terkait stunting di Bali, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya dan Ketua PWI Bali Dwikora Putra.  Turut dihadiri oleh anggota forum koordinasi  kehumasan Provinsi Bali serta undangan lainnya.
wartawan
Redaksi
Category

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.