Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wujudkan Koperasi Berkualitas, Gubernur Koster Minta Kompetensi SDM Ditingkatkan

RAT - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali setiap tahunnya menggelar “Bulan RAT Koperasi” dengan mengundang seluruh anggota Koperasi diseluruh Bali karenanya, Rabu (23/1) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali menyelenggarakan Bulan RAT Koperasi Tahun Buku 2018.

BALI TRIBUNE - Dalam rangka mewujudkan koperasi yang berkualitas dan memiliki tata kelola manajemen yang baik, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali setiap tahunnya menggelar “Bulan RAT Koperasi” dengan mengundang seluruh anggota Koperasi diseluruh Bali. Untuk itu, Rabu (23/1) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali menyelenggarakan Bulan RAT Koperasi Tahun Buku 2018. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan Assisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Bali I Dewa Putu Sunartha menyampaikan apresiasi diselenggarakannya kegiatan tersebut. Untuk itu, Gubernur Koster minta kinerja koperasi di Bali memalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengurus, pengawas dan pengelola koperasi harus terus digenjot kualitasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada anggota sebagai pemilik dan pelanggan dengan baik. Lebih lanjut, dalam sambutannya Gubernur menyampaikan bahwa pengelolaan koperasi harus transparan dan akuntabel, dimana para pengurus hendaknya memberikan informasi secara transparan tentang perkembangan koperasi kepada seluruh anggota. Terlebih, Koster meminta Koperasi binaan Provinsi Bali harus menjadi contoh bagi koperasi lainnya, menjadi penggerak usaha anggota dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra menyampaikan bahwa kegiatan yang setiap tahun diselenggarakan ini bertujuan untuk menyamakan komitmen agar seluruh koperasi binaan Provinsi patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undnagan perkoperasian. Berdasarkan data Desember 2018, jumlah koperasi di Bali sebnayak 4.882 unit (naik 0.66% dari jumlah koperasi tahun 2017 sebanyak 4.850 unit). Jumlah koperasi aktif sebanyak 4.268 unit, dan koperasi tidak aktif sebnayak 614 unit. Kemudian berdasarkan data Desember 2018 Koperasi se-Bali mampum menampung tenaga kerja level Manajer sebanayk 1.546 orang (menurun 1,78%) dan level Karyawan sebanyak 21.818 orang (menurun (1.13%). Jumlah modal sendiri Rp 3.02 T (Naik 20.31%), Modal Luar Rp 9,81 T (Naik 13,33%), Volume Usaha Rp 13,52% T (Naik 17,81%), Asset 13,15T (Naik 9,23%), SHU Rp 530,58 M, dan jumlah anggota sebanyak 1.088.338 orang (naik 2,68%). Lebih lanjut, ia berharap seluruh koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali yang berjumlah 176 Koperasi, melaksanakan RAT tepat waktu yaitu bulan Januari-Maret 20198 bagi koperasi primer dan bulan juni batas waktu koperasi sekunder. “sampai hari ini koperasi binaan Provinsi bali sudah melaksanakan RAT sebanyak 19 koperasi atau 8,7% dari wajib RAT 166 koperasi”, ujarnya.   Dalam kesempatan tersebut para peserta yang hadir juga berkesempatan untuk mendengarkan informasi terkait peran IT dalam meningkatkan pelayanan koperasi di era digital, yang disampaikan oleh dua narasumber yaitu Kospin Ponorogo dan Koperasi Kuta Mimba.  Juga diserahkan  sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Kepala Dinas Koperasi dn UKM Kabupaten/Kota se-Bali. 

wartawan
Release
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.