Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wujudkan Pemilu Damai, Ketua DMI Klungkung ; Sebaiknya, Tempat Ibadah Tidak Dijadikan Ajang Politik

Bali Tribune/ DEKLARASI -- Dakwah Muslim Indonesia (DMI) Kabupetan Klungkung menggelar deklarasi menolak politisasi tempat ibadah dalam rangka Pemilu 2019 di Masjid Al-Hikmah, Kampung Lebah, Klungkung.
balitribune.co.id | Semarapura - Guna mewujudkan PEMILU damai, tempat ibadah sebaiknya tidak dijadikan sebagai ajang kegiatan politik. Demikian harapan Dakwah Muslim Indonesia (DMI) Kabupetan Klungkung saat menggelar deklarasi menolak politisasi tempat ibadah dalam rangka Pemilu 2019 di Masjid Al-Hikmah, Kampung Lebah, Klungkung,Rabu (10/4) kemarin.
 
"Para pemuka agama dituntut untuk selalu menyampaikan hal-hal yang menyejukan masyarakat. Serta dilarang memprovokasi masyarakat dan tidak melakukan orasi yang berbau politik terutama di tempat ibadah, khususnya masjid," ujar Ketua DMI Klungkung H Murtadho Barzain kemarin.
 
Dalam kegiatan yang diikuti puluhan takmir dan jamaah Masjid Al-Hikmah itu juga ditegaskan, para pemuka agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Kabupaten Klungkung. 
 
Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolres Klungkung AKBP I Komang Sudana, Kepala Kementerian Agama Klungkung Drs IB Nyoman Gde Swastika, Kepala Kampung Lebah H Hadi Sazani, dan sejumlah tokoh umat Islam Kabupaten Klungkung.
 
Saat membacakan deklarasi, Ketua DMI Klungkung mengatakan bahwa seluruh takmir masjid, mushola, dan para ulama se-Kabupaten Klungkung menolak masjid sebagai ajang politik praktis dan politisasi masjid. 
 
"Mari kita songsong pesta demokrasi dengan semangat menjaga ukhuwah islamiyah dan memelihara kerukunan, walaupun berbeda pilihan politik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membimbing kita semua, Amin," katanya. 
 
Terkait banyak beredar berita-berita hoaks di media sosial, Kapolres Klungkung AKBP I Komang Sudana berharap agar masyarakat lebih cermat dalam menyikapinya dan tidak mudah ikut untuk menyebarkannya.
 
"Masyarakat agar bijak dalam bermedsos. Apabila di lingkunganya ditemukan hal-hal yang tidak lazim, agar cepat laporkan, sehingga polisi dapat segera mengatasinya, karena hal kecil dapat berdampak menjadi besar," pesannya. 
 
Kapolres Sudana juga menekankan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang kian dekat menjadikan eskalasi politik semakin meningkat. Untuk itu, kepada para pemuka agama dan masyarakat diharapkan saling bahu membahu bersama Polri dalam menjaga sitkamtibmas di masing-masing wilayahnya. 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.