Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

XL-Kemenhub Sediakan Informasi Mudik dalam Format Digital

Dari kiri ke kanan: Head Customer Experience XL Axiata, Ahmad Hamzah, Direktur Bina Keselamatan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani dan Head Telco Service Operation XL Axiata, Hendrik meninjau salah satu mobile BTS.

BALI TRIBUNE -  Solusi digital menawarkan beragam manfaat bagi berbagai instansi pemerintah dalam memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi seputar mudik.  Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan layakan kepada pelanggan dari waktu ke waktu, PT XL Axiata Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lain, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Korlantas Polri.   Ide kerjasama ini berangkat dari kenyataan bahwa saat ini masyarakat lebih banyak mencari dan mendapatkan informasi seputar perjalanan mudik melalui perangkat digital atau internet. Sementara itu, hingga tahun lalu, informasi seputar mudik masih banyak yang disebarkan melalui materi tercetak, berupa brosur maupun peta perjalanan.  Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D Yosetya mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk mulai memanfaatkan teknologi digital guna menyampaikan pesan atau informasi kepada publik mengenai barbagai hal, salah satunya informasi seputar mudik ini oleh Kementerian Perhubungan.  "Kami dengan senang hati akan membantu pemerintah dalam hal ini apalagi semakin meluas penggunaan sarana digital untuk mengakses informasi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, pesan dalam format digital juga akan lebih efektif dan efisien," ujarnya, Rabu (6/6). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, tahun-tahun sebelumnya, informasi seputar mudik masih dituangkan dalam bentuk hardcopy atau dalam kertas tercetak. Termasuk di antaranya Peta Mudik yang selalu dibagikan kepada masyarakat.  "Tentunya, untuk saat ini, format seperti itu kurang lagi efektif karena rentan hilang atau rusak, serta butuh biaya tidak sedikit untuk mencetaknya. Pemerintah membutuhkan dukungan digital untuk menyebarkan informasi seputar mudik, di mana cakupan informasi bisa lebih luas, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kami menilai, dalam hal ini XL Axiata memiliki kelebihan dan kemampuan untuk menyediakan dukungan berupa informasi digital sesuai dengan yang kami harapkan," ucap Budi. Dirjen Budi menambahkan, proses digitalisasi informasi seputar mudik Lebaran 2018 ini merupakan inovasi bagi Pemerintah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung. Informasi dalam bentuk digital dan bisa diakses melalui smartphone diharapkan bisa menyajikan informasi yang lebih mudah dipahami bagi masyarakat pada umumnya, khusus pelanggan XL Axiata. Apalagi, tidak semua orang merasa nyaman dan mahir membaca informasi pada Peta Mudik yang selama ini dibuat oleh Pemerintah. Informasi seputar mudik yang tersebut antara lain meliputi informasi mengenai call center dan nomor telp darurat yang bisa dihubungi pemudik terkait kebutuhan mudik, daftar tarif jalan tol Jawa, daerah rawan kecelakaan, serta Posko Kesehatan dan rest area yang disediakan Kemenhub.  Selain itu, juga ada informasi mengenai persiapan sebelum melakukan perjalalan mudik, seperti seputar kesehatan sebelum dan selama mudik, himbauan menyiapkan e-money atau uang elektronik, hingga informasi mengenai objek wisata di sepanjang jalur mudik.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.