Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Yosep Boleng Terpilih Pimpin Lamaholot

Yosep Boleng memberikan sambutan setelah terpilih sebagai Ketua Lamaholot kemarin.

BALI TRIBUNE - Setelah mengalami penundaan selama hampir 7 bulan, Ikatan Keluarga Lamaholot (IKL) Bali, paguyuban Flores Timur dan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan pemilihan ketua yang baru untuk masa bhakti 2018 - 2021 di Warung Sang Dewi Denpasar, Minggu (7/10) kemarin. Yosep Boleng terpilih untuk memimpin Lamaholot tiga tahun kedepan menggantikan Ketua Lamaholot sebelumnya, Pasklis Boli. Ia mendapat dukungan sebanyak 39 pemilih atau unggul 5 suara atas kandidatnya Nikolaus Ruing yang kebagian mendapat 34 suara.  Dalam pemilihan kemarin, masing - masing unit yang di bawah naungan Lamaholot, seperti Solor, Baipito, Ile Bura, Permata, Kaka Ari, Adonara mengajukan calon dan hanya ada dua calon, yaitu Nikolaus Ruing dan Yosep Boleng. Pria asal Adonara ini sempat mau mengundurkan diri, namun karena telah dicalonkan sehingga niatnya itu ditolak hampir semua warga yang hadir. "Mau bilang apa lagi, kalau memang sudah begini  (terpilih - red)," ungkap Yosep Boleng.  Dalam sambutannya, Yosep Boleng meminta dukungan dari semua pihak untuk bersama - sama membawa Lamaholot kedepan lebih baik. Permasalahan yang paling sering dialami warga Lamaholot adalah masalah kedukaan yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius. "Saya mohon dukungan darik kakak - adik semua pihak untuk membantu saya, bersama  - sama kita membawa Lamaholot kedepan yang lebih baik," imbuhnya.  Yosep Boleh diberi kesempatan selama dua pekan untuk menyusun kabinetnya. Sebab, rencana pelantikan pengurus baru akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober nanti yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Lamaholot ke 48. 

wartawan
Bernard MB
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.