Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Akurasi Data Kependudukan, Disdukcapil Klungkung dan Kodim 1610 Tandatangani PKS Inovasi PARA PURNA

Kerja Sama
Bali Tribune / KERJA SAMA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1610/Klungkung, Rabu (2/9/2026).

balitribune.co.id I Semarapura - Dalam upaya meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan, khususnya terkait status pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1610/Klungkung, Rabu (2/9/2026).

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi inovasi PARA PURNA, yang salah satu fokusnya adalah memastikan perubahan status pekerjaan anggota TNI yang memasuki masa purna tugas dapat segera diperbarui dalam administrasi kependudukan.

Melalui kerja sama ini, pihak Kodim 1610/Klungkung melalui bagian kepegawaian akan menyampaikan data anggota TNI yang akan memasuki masa pensiun (khusus yang berdomisili secara kependudukan di Kabupaten Klungkung) kepada Disdukcapil Kabupaten Klungkung. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Disdukcapil untuk melakukan pemutakhiran dokumen kependudukan.

Dengan mekanisme tersebut, pada saat anggota TNI memasuki hari terakhir masa tugasnya, Disdukcapil dapat langsung menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui, dengan perubahan status pekerjaan dari TNI menjadi Pensiunan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedhana, menegaskan bahwa PKS ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan data kependudukan yang semakin akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Kerja sama ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan akurasi data kependudukan, khususnya terkait perubahan status pekerjaan. Dengan adanya pemutakhiran secara tepat waktu, data kependudukan akan semakin valid dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pemutakhiran status pekerjaan bagi anggota TNI yang telah memasuki masa pensiun juga memiliki kaitan dengan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan, termasuk hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu ke depan.

“Jangan sampai karena data kependudukannya belum diperbarui, yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota TNI aktif. Dengan perubahan status menjadi pensiunan secara tepat waktu, hak-hak kependudukannya dapat kembali terpenuhi, termasuk dalam hal hak pilih,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1610/Klungkung Letkol Kav Sidik Pramono menyambut baik pelaksanaan PKS tersebut. Menurutnya, keakuratan data kependudukan merupakan sebuah keharusan karena data tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

“Keakuratan data kependudukan merupakan suatu keharusan, karena akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kami menyambut baik kerja sama ini dan tentunya akan mendukung pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara Kodim 1610/Klungkung dan Disdukcapil Kabupaten Klungkung dapat terus dikembangkan melalui berbagai inovasi lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kedepannya, mudah-mudahan dapat diciptakan inovasi-inovasi lainnya sehingga kerja sama ini tidak hanya berhenti pada pemutakhiran data, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui inovasi PARA PURNA, Disdukcapil Kabupaten Klungkung terus mendorong terwujudnya administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan responsif, sekaligus memastikan setiap perubahan peristiwa penting dalam kehidupan penduduk dapat tercermin dalam dokumen kependudukan secara tepat waktu.

wartawan
SUG
Category

Buntut Penggeledahan oleh Kejari, Sekda Bakal Panggil Jajaran Diskes Tabanan

balitribune.co.id I Tabanan – Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila berencana memanggil jajaran pimpinan Dinas Kesehatan (Diskes) terkait aksi penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Rencana ini untuk mendapatkan konfirmasi internal mengenai dugaan kasus korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan makan minum (mamin) yang tengah disidik.

Baca Selengkapnya icon click

Kejari Tabanan Teliti Barang Bukti Usai Geledah Kantor Dinkes

balitribune.co.id I Tabanan – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan mulai meneliti seluruh barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Ini dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum tim penyidik melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi secara bergelombang terkait dugaan korupsi anggaran BBM dan makan minum tahun 2023-2025 di Dinkes Tabanan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Catus Pata Jadi Panggung Utama Buleleng Festival

balitribune.co.id I Singaraja - Setelah Lovina Festival, Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menggelar perhelatan akbar berupa Buleleng Festival (Bulfest). Saat ini Panitia Bulfest masih  terus mematangkan persiapan menjelang acara yang akan dibuka dalam tujuh hari ke depan. Hingga saat ini, progres persiapan fisik maupun teknis dilaporkan telah mencapai angka 95 persen.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kebakaran Lahan 3 Hektar Nyaris Hanguskan Pemukiman di Kubu

balitribune.co.id I Amlapura - Kebakaran lahan masih terus saja terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Kubu, Karangasem. Di Banjar Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kubu, kebakaran lahan menghanguskan sekitar 3 hektar lahan perkebunan Mangga dan Jambu Mete milik warga setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, kejadian kebakaran tersebut terjadi pada Senin (10/8/2026) petang, sekitar pukul 18.00 Wita.

Baca Selengkapnya icon click

Dishub Badung Ubah Pola Arus Keluar Puspem, MRLL Diuji Saat Jam Pulang ASN

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mulai menguji skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Rekayasa ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi saat jam pulang pegawai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.