Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pariwisata Bali Harus Mampu Sikapi Perubahan Pasar

hendrawan
Bali Tribune / Putu Gede Hendrawan

balitribune.co.id | Mangupura - Bali Villa Association (BVA) bersama Control Union Indonesia, lembaga sertifikasi independen berstandar global, menggelar talkshow Sustainability for Every Stay bertajuk “Building Future Ready Villas Through Sustainable Hospitality” di Seminyak, Kabupaten Badung, Jumat (23/1). Kegiatan ini membahas tren pariwisata terkini serta pentingnya sertifikasi keberlanjutan bagi akomodasi.

Senior Bussines Development Executive Control Union Indonesia, Muhamad Rifki menjelaskan, latar belakang talkshow ini adalah perubahan cara pandang pasar wisatawan. Pasar yang sebelumnya bersifat masif dan tidak berpikir dampak, kini lebih mengedepankan pada berlibur yang juga peduli pada lingkungan, adat, seni dan budaya.

"Talkshow ini juga menjawab kebutuhan Bali, dengan berbagai kejadian seperti banjir, overtourism dan sebagainya, yang juga menjadi konsern dari para pelaku pariwisata dan usaha akomodasi wisata di Bali. Bagaimana aksi yang mereka (pelaku pariwisata) lakukan dapat mengubah citra Bali," katanya.

Rifki menyebut, pelaku usaha wisata di Bali perlu memperbaharui pemahaman soal pentingnya keberlanjutan di sektor pelesiran. Keberlanjutan itu tidak sebatas lingkungan, tetapi mencakup adat, seni dan budaya. "Karena berbicara keberlanjutan, kita harus menyeimbangkan semuanya, termasuk ekonomi masyarakat sekitar," ujarnya.

Ia menyebut, keberlanjutan bukan hanya isu bagi Bali, tetapi global. Harapannya isu itu bisa diubah menjadi gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, pelaku indusri serta wisatawan. "Apalagi wisatawan sekarang lebih konsern mencari pengalaman yang berkaitan dengan kearifan lokal, akomodasi ramah lingkungan dan produk perjalanan berkelanjutan. Bahkan saat wisatawan ingin membeli barang atau souvenir, mereka berpikir untuk bisa membeli dari masyarakat lokal," lanjutnya. 

Sertifikasi pariwisata berkelanjutan menjadi cara untuk meyakinkan wisatawan atas komitmen usaha pariwisata terhadap standar keberlanjutan, yang kini semakin didukung oleh online travel agent (OTA) serta menjadi persyaratan dari tour operator Eropa dan Amerika Serikat."

“Kami di Control Union Indonesia percaya bahwa keberlanjutan tidak hanya diperuntukkan bagi properti mewah dan berbintang. Dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap akomodasi seperti villa, lodge, dan glamping, akomodasi ini juga perlu menunjukkan kredibilitas atas aksi keberlanjutannya agar selaras dengan standar global dan ekspektasi wisatawan internasional,” ujar Rifki.

Sementara itu, Ketua BVA, Putu Gede Hendrawan berharap, talkshow ini dapat memberi gambaran bagi para pelaku industri terkait pentingnya mengutamakan unsur keberlanjutan. Pelaku industri juga harus menyeimbangkan itu dengan sertifikasi akomodasi yang dikelola.

"Karena dengan perubahan pasar, dimana wisatawan semakin selektif, destinasi dan pelaku industri harus sadar pentingnya sertifikasi," katanya.

Sederet peristiwa di vila, diakui Hendrawan menjadi salah satu pertimbangan wisatawan. Oleh karenanya dengan sertifikasi, pengelola akan dapat meningkatkan nilai tawar vila di mata calon wisatawan.

"Dengan adanya sertifikasi sesuai regulasi dan standarisasi, saya yakin kepercayaan wisatawan untuk menginap di vila selama libur di Bali akan meningkat," ucap Hendrawan.

Ia mengimbau seluruh anggota BVA untuk menyiapkan diri menjalani sertifikasi. Selain itu mengingatkan soal penetapan risiko vila oleh pemerintah, dari semula risiko rendah menjadi menengah tinggi.

Penetapan itu secara tidak langsung harus dibarengi dengan sertifikasi dari masing-masing akomodasi. Pasalnya dengan sertifikasi, pengelola dapat menjamin akomodasinya aman bagi wisatawan.

"Apalagi untuk pengurusan OSS (online single submission) kedepannya harus menyertakan sertifikasi. Jika tidak disertakan sertifikasi, OSS-nya tidak akan diproses. Jadi ini menjadi alasan kenapa sertifikasi ini penting kedepannya," tegasnya.

wartawan
YUE
Category

Pemkab Tabanan Perkuat Tata Kelola APBD dan Pencegahan Korupsi Lewat Persiapan MCSP-RBS 2026

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai mempersiapkan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention-Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) Tahun 2026 sebagai paradigma baru pencegahan korupsi daerah yang menitikberatkan pada deteksi risiko sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program.

Baca Selengkapnya icon click

BRI Gelar Apresiasi Layanan Pensiunan di KCP Telesera untuk Perkuat Pengalaman Nasabah

balitribune.co.id | Denpasar - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) Telesera menyelenggarakan kegiatan Apresiasi Layanan Pensiunan bertajuk "Melayani Sepenuh Hati, Bersama dalam Harmoni, Bersama dalam Sejahtera" pada Senin (3/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gedung BLK Tabanan Semakin Uzur, Perlu Perbaikan dan Tambahan Fasilitas Pelatihan

balitribune.co.id I Tabanan – Sejumlah gedung Balai Latihan Kerja atau BLK Tabanan agaknya perlu segera mendapatkan perbaikan. Bukan tanpa sebab, sebagian besar gedung yang berlokasi di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, sudah uzur dimakan usia.

Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah ketersediaan fasilitas penunjang pelatihan kerja bagi masyarakat yang menempuh pendidikan di sana masih belum optimal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Finns Tutup Cekungan Genangan di Pantai Berawa, Desa Minta Penataan Drainase Permanen

balitribune.co.id I Mangupura - Manajemen Finns Beach Club bergerak cepat menangani genangan air di muara drainase Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, yang sempat viral di media sosial. Sejak Senin (3/8/2026) pagi, alat berat diterjunkan untuk meratakan pasir sekaligus menutup cekungan yang menghambat aliran air menuju laut.

Baca Selengkapnya icon click

Tim GDN Badung Gelar Sidak, Pastikan ASN Taati Jam Kerja

balitribune.co.id I Mangupura - Tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kabupaten Badung melakukan monitoring dan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai unit kerja di lingkungan Setda Badung, Senin (3/8/2026). Sidak digelar menindaklanjuti aturan kewajiban jam kerja dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.