Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Akurasi Data Kependudukan, Disdukcapil Klungkung dan Kodim 1610 Tandatangani PKS Inovasi PARA PURNA

Kerja Sama
Bali Tribune / KERJA SAMA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1610/Klungkung, Rabu (2/9/2026).

balitribune.co.id I Semarapura - Dalam upaya meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan, khususnya terkait status pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1610/Klungkung, Rabu (2/9/2026).

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi inovasi PARA PURNA, yang salah satu fokusnya adalah memastikan perubahan status pekerjaan anggota TNI yang memasuki masa purna tugas dapat segera diperbarui dalam administrasi kependudukan.

Melalui kerja sama ini, pihak Kodim 1610/Klungkung melalui bagian kepegawaian akan menyampaikan data anggota TNI yang akan memasuki masa pensiun (khusus yang berdomisili secara kependudukan di Kabupaten Klungkung) kepada Disdukcapil Kabupaten Klungkung. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Disdukcapil untuk melakukan pemutakhiran dokumen kependudukan.

Dengan mekanisme tersebut, pada saat anggota TNI memasuki hari terakhir masa tugasnya, Disdukcapil dapat langsung menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui, dengan perubahan status pekerjaan dari TNI menjadi Pensiunan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedhana, menegaskan bahwa PKS ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan data kependudukan yang semakin akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Kerja sama ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan akurasi data kependudukan, khususnya terkait perubahan status pekerjaan. Dengan adanya pemutakhiran secara tepat waktu, data kependudukan akan semakin valid dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pemutakhiran status pekerjaan bagi anggota TNI yang telah memasuki masa pensiun juga memiliki kaitan dengan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan, termasuk hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu ke depan.

“Jangan sampai karena data kependudukannya belum diperbarui, yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota TNI aktif. Dengan perubahan status menjadi pensiunan secara tepat waktu, hak-hak kependudukannya dapat kembali terpenuhi, termasuk dalam hal hak pilih,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1610/Klungkung Letkol Kav Sidik Pramono menyambut baik pelaksanaan PKS tersebut. Menurutnya, keakuratan data kependudukan merupakan sebuah keharusan karena data tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

“Keakuratan data kependudukan merupakan suatu keharusan, karena akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kami menyambut baik kerja sama ini dan tentunya akan mendukung pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara Kodim 1610/Klungkung dan Disdukcapil Kabupaten Klungkung dapat terus dikembangkan melalui berbagai inovasi lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kedepannya, mudah-mudahan dapat diciptakan inovasi-inovasi lainnya sehingga kerja sama ini tidak hanya berhenti pada pemutakhiran data, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui inovasi PARA PURNA, Disdukcapil Kabupaten Klungkung terus mendorong terwujudnya administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan responsif, sekaligus memastikan setiap perubahan peristiwa penting dalam kehidupan penduduk dapat tercermin dalam dokumen kependudukan secara tepat waktu.

wartawan
SUG
Category

Dewan Denpasar Soroti Kemacetan Akibat Mal Baru di Serangan

balitribune.co.id I Denpasar - Keberadaan pusat perbelanjaan baru di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, mendapat sorotan DPRD Kota Denpasar. Meningkatnya volume kendaraan sejak dibukanya pusat perbelanjaan tersebut dinilai turut memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan Serangan dan sepanjang Bypass Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click

Gegara Puntung Rokok, Dua Hektare Kawasan Hutan Gunung Batur Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Kebakaran melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2026) sore. Setidaknya  dua hektare kawasan hutan hangus terbakar. Kuat dugaan kebakaran dipicu puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.