Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aksara Bali di Papan Nama Kantor Banyak Keliru

tulisan
KELIRU - Salah satu tulisan bahasa Bali yang ada di papan Kantor Bupati Klungkung juga dituding salah.

BALI TRIBUNE - Belum lama  diresmikan penulisan aksara Bali di papan nama kantor instansi atau pemerintahan dan fasilitas publik di Klungkung, Jumat (5/10) lalu ternyata ditemui  masih banyak keliru, dan dituding tidak sesuai pakem.  Realita sebenarnya penulisan sastra yang keliru ditemui  pada papan nama Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berada di lingkungan Kantor  Bupati Klungkung.  Setelah diamati ada yang salah dengan penulisan singkatan PKK-nya. Bahkan, penulisan aksara Balinya juga tidak lengkap. Kondisi ini terjadi pada penulisan papan nama Kantor Bupati Klungkung. Hal itu disebutkan oleh pakar Penyuluh Bahasa Bali di Klungkung, Ida Ayu Oka Suryantari. Menurutnya,  kata “bupati”, bha-nya menggunakan bha kembang dan suku ilut. Namun disana bha-nya menggunakan bahasa biasa. “Tulisan Semarapura juga keliru karena kalau dibaca menjadi Samarapura karena kurang pengangge suara berupa pepet,” ujar Ida Ayu Oka Suryantari, Senin (8/10). Hal senada dikatakan  Koordinator Penyuluh Bahasa Bali di Klungkung, I Wayan Arta Diptha. Pihaknya juga melihat penulisan akasara Bali pada papan nama Kantor Bupati Klungkung masih keliru. Namun pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan karena masih bisa diperbaiki sebelum dibuat permanen. “Memang kami tidak dilibatkan dalam pembuatan aksara Bali di papan instansi dan fasilitas publik di Klungkung. Dan memang saya temukan masih banyak salah dan keliru. Tapi dalam hal ini yang penting kita lihat semangatnya karena sudah semua papan di instansi Klungkung memakai aksara Bali,” ujarnya kritis.  Sementara Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra ketika dikonfirmasi mengakui waktu untuk menyiapkan penulisan akasara Bali di papan instansi sangat singkat. Namun demikian, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi jika ada penulisan aksara Bali yang masih keliru. Bahkan, agar rujukan dan panduan penulisan akasara Bali sama, pihaknya akan membentuk tim sebelum papan nama tersebut dibuat permanen tahun depan. “Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait agar melakukan evaluasi. Bilamana perlu membentuk tim agar penulisan aksara Balinya tidak keliru,” ujar Winastra seraya mengatakan kalau semua OPD di Klungkung yang jumlahnya 37 sudah membuat papan nama kantor masing masing menggunakan aksara Bali nantinya.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.