BALI TRIBUNE - Situasi pasar tenaga kerja Indonesia kini berkembang dengan cara yang positif berkat pembangunan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Tanah Air meningkat menjadi 69,20 persen pada Februari 2018. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran pun sekarang mencapai titik terendah dalam sejarah bangsa ini, yaitu 5,13 persen, dan diharapkan akan terus turun di masa mendatang. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, M. Hanif Dhakiri saat Rakor pelatihan dan produktivitas 2018 di Denpasar, Selasa (9/10). Dikatakannya, tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja dengan lulusan SMP kebawah sebesar 58,76 persen terutama di sektor pertanian dan konstruksi. Meskipun jumlah pekerja keterampilan menengah dan tinggi terus meningkat sekitar 3 persen setiap tahun selama 4 tahun terakhir.  "Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, pada dasarnya, supply tenaga kerja kita harus selalu selaras dengan demand dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sektor prioritas yang diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal kualitas, kita harus dapat memastikan supply tenaga kerja berkualitas dengan memaksimalkan informasi pasar tenaga kerja, standar kompetensi kerja, akreditasi, dan sertifikasi," katanya. Pihaknya optimis bahwa bangsa ini dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk menarik lebih banyak investasi dan memperkuat daya saing produk lokal dengan menggunakan semua institusi akademik yang ada seperti universitas, kemudian lembaga pendidikan kejuruan seperti SMK, Politeknik, serta lembaga pelatihan kejuruan seperti BLK, dan LPK pemerintah/swasta/industri lainnya. Menurut Hanif, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa setelah memusatkan percepatan pembangunan infrastruktur di 2015-2017, sekarang harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia di Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (Vocational Education and Training) pada 2018-2019. Hal ini menstimulasi tidak hanya kementerian dan lembaga terkait untuk berpikir lebih visioner dari sebelumnya, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk lebih terlibat aktif dalam mempersiapkan supply tenaga kerja Indonesia secara masif. Dikatakannya, saat ini Indonesia sudah memasuki bonus demografi yang merupakan suatu fenomena. Dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Sebab jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sementara proporsi usia muda semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak dan puncaknya tahun 2030. "Pada saat itu populasi pekerja kita akan berada di puncak dan pertumbuhan ekonomi kita akan menurun setelah itu. Jadi pada intinya, saat ini dan 10-15 tahun kedepan adalah waktu yang sangat penting bagi Indonesia untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk mengatasi tantangan ini," beber Hanif.  Tantangan penting lainnya dikatakan Hanif bagi Indonesia adalah bagaimana mempersiapkan generasi muda agar lebih baik. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, generasi muda Indonesia menghadapi lebih banyak kesulitan untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti pada Februari 2016, tingkat pengangguran kaum muda di Indonesia mencapai 17,8 persen, turun dari 20,6 persen setahun sebelumnya. "Dan juga, mempertimbangkan tren dan situasi persaingan global saat ini, industri lebih cenderung untuk mempekerjakan pekerja yang lebih berpengalaman, daripada membina pekerja muda yang tidak berpengalaman untuk memenangi persaingan," paparnya.  Lebih lanjut dia menambahkan revolusi industri 4.0 menangkap perhatian dan prioritas global untuk dipecahkan, karena berbeda dari 3 revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 lebih menekankan pada demand produksi barang dan jasa dengan cara yang lebih individual dan spesifik dibandingkan mekanisme produksi berbasis supply secara masif agar dapat kompetitif.  Dengan demikian revolusi industri 4.0 memberi banyak tantangan transformasi ketenagakerjaan seperti tantangan transformasi keterampilan, tantangan transformasi pekerjaan, dan tantangan transformasi masyarakat. Tantangan pertama adalah tantangan transformasi keterampilan (skills transformation). "Apa saja pekerjaan yang tumbuh di era revolusi industri 4.0 ini? Apa saja pekerjaan yang turun? Apakah lapangan pekerjaan bertambah atau berkurang? Apa pekerjaan yang dibutuhkan dan keterampilan apa yang diperlukan untuk itu? Apa yang harus dipelajari dan dilatih? Bagaimana metoda belajar dan berlatihnya?," kata Hanif.  Pertanyaan-pertanyaan diatas sering  muncul ketika mencoba untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja di era revolusi industri 4.0 ini.Tantangan kedua adalah transformasi pekerjaan (job transformation). Akibat dari perkembangan teknologi, bekerja tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Bekerja saat ini bisa dimana dan kapan saja. Akibat perkembangan teknologi pula, Part Time Job 4.0 juga dimungkinkan. Apa itu Part Time Job 4.0? Part Time Job 4.0 adalah kondisi kerja dimana satu orang memungkinkan memiliki lebih dari satu mata pencaharian. Selain itu dengan tuntutan pekerjaan yang kian tinggi dan semakin banyaknya pekerjaan-pekerjaan repetitif yang bisa digantikan mesin atau robot, pekerjaan yang tersisa kedepannya hanyalah pekerjaan dengan very high-high skills atau low skills saja. Permasalahan ini perlu diantisipasi dengan adanya hukum ketenagakerjaan yang baru untuk jenis-jenis pekerjaan baru tersebut. "Dalam menjawab tantangan ini, kita percaya bahwa kebijakan pasar tenaga kerja inklusif (inclusive labor market policy) adalah solusinya. Apa artinya inklusif? Inklusif artinya keberpihakan kepada yang lemah. Pertama, pendidikan dan pelatihan untuk semua, yang berarti lebih banyak kesempatan yang sama untuk meningkatkan tingkat kompetensi kapan saja dan di mana saja. Kedua, redistribusi pendapatan dan aset, yang berarti lebih banyak jaminan sosial untuk individu yang lemah dan UMKM. Kita percaya 2 pendekatan ini adalah cara terbaik untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang ketat di masa mendatang," sebutnya.  Menurut Hanif, dalam hal perkembangan ekonomi dan industri, Indonesia saat ini masih dalam posisi middle income trap. Karena struktur industrinya masih didominasi oleh pertanian, pariwisata, industri padat karya, dan beberapa industri berat dan kimia. Tidak ada cara untuk mencapai tahap revolusi industri 4.0 tanpa mencapai tahap industri berbasis teknologi terlebih dahulu. "Berdasarkan analisis supply dan demand permintaan tenaga kerja saat ini, kita percaya bahwa Indonesia harus melompat dari middle income trap dengan memproduksi dan menjual produk akhir yang bernilai tambah dan lebih kompetitif. Jadi, perubahan apa yang harus dilakukan dunia usaha, khususnya, untuk untuk menjawab semua tantangan itu? Jawabannya adalah investasi pada sumber daya manusia (SDM). Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, telah membuat rencana program pelatihan vokasi dengan program pelatihan dan sertifikasi," imbuhnya.