Diposting : 22 November 2018 00:04
Release - Bali Tribune
BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Wayan Koster melirik sektor pariwisata ketimbang pajak kendaraan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali. Cara ini juga sekaligus langkah untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Bali. Hal ini terungkap dalam Rapat Pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2019 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin (19/11).
Dalam rapat Gubernur Koster menilai pendapatan asli daerah Bali relatif stagnan, sementara selama ini masih ditopang oleh pajak kendaraan. “Saya terus terang tidak tertarik mendorong PKB dan BBNKB, karena itu sama artinya kita mendorong masyarakat membeli kendaraan,” ujarnya. Menurutnya dampak sosial seperti macet dan polusi kendaraan bisa jadi justru merugikan dan bukan menguntungkan Bali.
Sebagai gantinya, salah satu cara untuk meningkatkan PAD Bali adalah dengan menerapkan kontribusi pariwisata kepada wisatawan. Baik wisatawan domestik maupun manca negara. Kontribusi ini nantinya sebagai kompensasi terhadap upaya pelestarian budaya dan lingkungan di Bali.
Gubernur Koster mengatakan, kontribusi ini nantinya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan. Menurutnya wisatawan memerlukan pelayanan yang baik, situasi yang aman, jaminan kesehatan dan perlindungan. “Ini semua akan kita berikan kepada wisatawan sehingga datang ke Bali dia bisa menikmati objek wisata dengan baik, tenang, aman, damai, nyaman dan terlindungi semua aspek aktivitasnya,” kata mantan anggota DPR tiga periode ini.
Jika skenario ini berjalan, Koster memprediksi Bali bisa mengumpulkan hampir satu trilyun rupiah dari kontribusi pariwisata ini. Dana ini nantinya akan masuk ke dalam PAD dan dikelola untuk peningkatan kualitas kepariwisataan di Bali. “Itu ada di berbagai negara,” imbuhnya.
Gubernur Koster juga menyampaikan wacana membentuk badan khusus untuk menyalurkan sebagian CSR swasta yang ada di Bali agar penggunaannya tepat sasaran. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan diikuti anggota DPRD Bali serta Kepala OPD Pemprov Bali.