Balitribune.co.id | Negara - Bawaslu Kabupaten Jembrana kembali memeriksa pejabat Pemkab Jembrana yang dilaporkan atas dugaan memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon bupati Jembrana. Bawaslu memastikan tidak ada intervensi dalam penanganan laporan ini.
Sebelumnya dua laporan terhadap dua PNS di Pemkab Jembrana kini tengah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Jembrana. Dua laporan terhadap PNS Pemkab Jembrana yang diduga mendukung salah satu bakal calon Bupati Jembrana tersebut kini tengah dikebut Bawaslu Kabupaten Jembrana. Dus orang saksi pelapor dan salah seorang pejabat yang dilaporkan telah diperiksa untuk dimintai keterangannya, Senin (31/8) lalu.
Setelah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) Kabupaten Jembrana I Nengah Alit menjalani pemeriksaan lebih awal Senin lalu, kini giliran Camat Pekutatatan I Wayan Yudana dimintai keterangannya Selasa (1/9).
Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Mulyawan dikonfirmasi Selasa kemarin mengatakan pihaknya menerima dua laporan terhadap dua PNS Pemkab Jembrana, tersebut. “Laporan pertama terkait dengan salah satu PNS di Pekutatan yang diduga memposting suatu konten yang dianggap tidak netral terkait Pilkada 2020. pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaporkan dan syarat formil materiilnya belum terpenuhi sehingga diberikan waktu tiga hari untuk melengkapi persyaratan,” ungkapnya.
Syarat formil dan materiil untuk laporan PNS di Pekutatan tersebut baru terpenuhi pada Sabtu (29/8) lalu. “Sekaligus dilaporkan salah satu pejabat di Pemkab Jembrana dengan koten yang sama. Saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor pada kasus satu dan dua juga sama,” paparnya.
Setelah meminta klarifikasi terhadap saksi baik untuk kasus petama maupun kasus kedua dan klarifikasi terhadap terlapor kasus kedua Senin lalu, pihaknya juga telah memeriksa dan meminta klarifikasi Camat Pekutatan sebagai terlapor kasus satu. ”Kita ajukan sebanyak 24 pertanyaan kepada terlapor dan terlapor koperatif,” ujarnya.
Keterangan hasil klarifikasi baik terhadap saksi maupun terlapor ini menurutnya akan dijadikan dasar untuk kajian dihubungkan dengan pasal-pasal baik dalam UU Pilkada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN termasuk PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Kami punya waktu sampai Kamis (3/9) untuk penanganannya,” ujarnya.
Kini pihaknya mengaku masih menyusun kajian untuk mengeluarkan putusan. “Nanti putusannya akan kami plenokan, apakah melanggar atau tidak. Apabila melanggar nantinya akan dikeluarkan putusan berisi rekomendasi kepada atasannya dan bisa juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kami pastikan penanganan laporan terhadap pejabat ini tidak ada intervensi pihak manapun,” tandasnya.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category
