Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Antre Makanan di Amerika Serikat

Bali Tribune/ Wayan Windia
Oleh Wayan Windia
 
Balitribune.co.id | Krisis ekonomi dunia, tampaknya sudah semakin dalam. Hari Kamis malam (14/1), saya mendengar wawancara penyiar RRI (Zaini) dengan koleganya di USA (Eva). Bahwa memang benar, sebagian dari masyarakat di sana sudah mulai antre makanan. Bahkan kini antreannya terus semakin memanjang. Mereka adalah orang-orang yang terkena PHK akibat Corona, dan tampaknya tidak memiliki lahan untuk bertani. 
 
Lalu, hidupnya tergantung dari belas kasihan orang lain. Ada LSM yang setiap pagi mendatangi pintu-pintu kamar/rumah penduduk. Untuk memungut sedekah dari pemilik rumah, yang digantungkan di pintu luar. Ada juga yang menyumbangkan uang. Hasil kumpulan sedekah itulah yang dibagikan kepada golongan miskin-baru tsb. Kasihan sekali. Negara yang demikian maju, tetapi sekarang ada penduduknya yang harus antre makanan.
 
Orang yang tuna wisma (gelandangan) juga semakin banyak. Karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk sewa kamar di rumah susun. Lalu, terpaksa mereka ter-usir dari kamarnya, dan menjadi gelandangan. Keadaan mereka semakin tertekan, karena adanya musim dingin. 
 
Bagi mereka yang masih bisa bertahan di kamar sewaan, maka banyak diantaranya yang tidak bisa membayar sewa listrik. Lalu mereka tidak bisa menghidupkan mesin pemanas ruangan. Mereka kemudian antre minta bantuan handuk. Gunanya, untuk menutup lubang pintu dan jendela kamarnya, agar udara dingin terhalang masuk.
 
Hal yang senada tampaknya juga terjadi di Singapore. Hal itu pernah saya baca di WA Grup. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kondisi di negara maju seperti ini? Bahwa sektor tersier tetap saja tidak kukuh, kalau tidak ditunjang oleh sektor pertanian yang kuat. Kiranya dapat dibayangkan, kalau tidak ada makanan yang dapat di makan. Mungkin orang-orang bisa mati kelaparan, apalagi di musim dingin seperti ini. 
 
Pengalaman di China juga demikian adanya. Pembangunan industri baja di sana juga gagal, karena tidak didukung dengan sektor pertanian yang tangguh. Kemudian, pola pembangunannya di rubah. Di mana pembangunan nasional di China tetap memperhatikan sektor pertanian dengan sistem insentif terhadap produksi. Sistem komunal ditinggalkan. Sekarang seluruh dunia memandang suksesnya sistem sospol dan ekbang di negara itu.
 
Oh ya, mari kita kembali ke Amerika Serikat. Negara ini tetap saja dipandang sebagai negara adikuasa. Karena luas daerahnya, banyak penduduknya, kekayaan alamnya, dan teknologinya. Mungkin juga karena sistem sospol-nya. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kalau USA “menderita flu”,  maka negara lainnya, pasti paling tidak merasa “badannya meriang”.
 
Kasus tersebut, kini kita rasakan di Indonesia. Ketika harga kedele di USA naik, maka pengrajin tahu-tempe di Indonesia juga merasa kelabakan. Harga kedele di dalam negeri segera juga melonjak. Ketika harganya melompat dari  Rp.7500/kg, menjadi Rp. 10.000/kg, maka pengrajin tahu-tempe langsung menjerit. Mereka menyatakan mogok. Tenaga kerja banyak yang terlempar ke kancah pengagguran. Konsumen juga menjerit, karena harga makanan pokoknya melonjak.
 
Begitulah rasanya, kalau kita sangat tergantung dari produksi pertanian negara lain. Ini baru kasus kedele untuk tahu dan tempe. Bagaimana kalau saatnya yang naik adalah harga tepung terigu, bawang putih, gula, dan beras? Jelaslah, kita sama sekali tidak ada potensi untuk tanaman gandum. Oleh karenanya pemilik pabrik roti akan “berontak”. Untuk komoditas bawang putih, gula, dan beras, tentu saja tidak bisa segera kita produksi. Meskipun kita punya potensi. 
 
Oleh karenanya, penting sekali kita harus segera mengimplementasikan konsep kemandirian pangan. Khususnya, untuk bahan makanan pokok. Caranya, dengan memberikan harga yang layak bagi petani kita. Kalau saja harga kedele terus bisa bertahan Rp. 10.000 atau lebih per kg, maka petani Indonesia akan terangsang untuk ber produksi. Dahulu mereka  tersisih, dan petani tidak mau menanam kedele. Kenapa? Karena harganya dikalahkan oleh harga kedele import (yang ditanam dengan bibit rekayasa genetika).
 
Hal ini berarti bahwa selama ini kita telah membesarkan petani yang ada di luar negeri. Yakni dengan mengimport produk-produknya. Dan kita merasa nyaman dengan harga yang agak murah. Karena kita sudah sangat tergantung, maka saat ini, meski dengan harga yang mahalpun tetap saja kita meng-import. Demi untuk kebutuhan pengrajin dan masyarakat. Sementara itu, untuk bisa menghasilkan kedele, kita memerlukan waktu  tiga bulanan.
 
Karena harga produk pertanian sangat rendah, dan tidak sesuai dengan nilai input yang dipergunakan, maka petani banyak sekali sudah menjual-jual lahan pertaniannya. Di Bali saja, konversi lahan sawah mencapai 2800 ha/tahun. Kiranya dapat dibayangkan, kalau saat ini kita tidak memiliki sawah untuk menanam kedele, padi, bawang putih, dan tebu. Yang ada hanya hutan beton. Lalu, dapatkah kita menanam tanaman yang kita butuhkan? Nah, pada saat seperti itulah kerusuhan sosial akan terjadi.
 
Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ada baiknya kita bersiap untuk membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan petani. Petani tidak perlu diberikan subsidi input. Belilah produk mereka dengan harga yang menggairahkan petani. Subsidi kepada petani diberikan secara langsung. Tidak perlu via pabrik pupuk, via pabrik pestisida, via bansos, via hibah, dll. Subsidi input, tampaknya hanya lebih banyak menguntungkan para pengusaha, dan menjaga agar kaum birokrasi memiliki proyek/pekerjaan.***
 
 
*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar.   
wartawan
Redaksi
Category

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Bupati Badung Kumpulkan Camat, Lurah/Perbekel, dan Pengelola Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Menyikapi permasalahan akan ditutupnya TPA Suwung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2). Rakor ini merupakan langkah mitigasi terkait dengan penutupan TPA Suwung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.