Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI Rekomendasikan Upaya Pengendalian Inflasi Kota Denpasar

Bali Tribune / High Level Meeting TPID Kota Denpasar.

balitribune.co.id | DenpasarEkonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, di acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar, Rabu (23/6), di Ruang Rapat Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar memaparkan kondisi perekonomian nasional, Bali dan Kota Denpasar, terkait perkembangan inflasi serta perkembangan harga pangan strategis dan neraca pangan serta beberapa rekomendasi bagi upaya pengendalian inflasi kota Denpasar.

Rekomendasi itu menurut Donny terkait sejumlah kebijakan untuk pengendalian inflasi serta pemulihan ekonomi Denpasar ke depan yaitu: (1) akselerasi pembangunan di sektor hilir dan industri kreatif, (2) pemanfaatan pekarangan rumah penduduk untuk penanaman komoditas hortikultura (3) mendorong kerja sama antar daerah, (4) mendorong pembentukan BUMD pangan; dan (5) pemanfaatan aplikasi SiGapura untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak.

Disebutkan, Kota Denpasar memiliki potensi dalam pengembangan industri kreatif di kota Denpasar. Didukung dengan adanya Gedung Dharma Negara Alaya, merupakan ruang kreativitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berkreasi sehingga ke depannya gedung ini diharapkan menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi kreatif dan kesenian di kota Denpasar.

“Tentunya, potensi industri kreatif ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi kota Denpasar ke depannya,” ujarnya.

Namun demikian, Data BPS menunjukkan kinerja ekonomi Denpasar di tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar -9,42% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,82% (yoy). Lapangan usaha utama perekonomian Denpasar yaitu pada sektor Akmamin (21,30%), Jasa Pendidikan (12,74%) dan Konstruksi (11,10%).

“Denpasar merupakan kota dengan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar tertinggi secara total di Provinsi Bali (97.526 usaha dari total 482.484 usaha di Bali),” ungkapnya.

Donny mengapresiasi kehadiran Wakil Walikota Denpasar selaku pemimpin rapat HLM kali ini, juga kehadiran Kepala BPS Kota Denpasar, Eman Sulaeman. Hal ini menurutnya, menunjukkan komitmen Kepala Daerah dan stake holder atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah serta sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID tidak hanya menunjukkan komitmen namun juga akan mendapatkan penilaian yang tinggi pada aspek proses dalam penilaian TPID Award.

Dari sisi perkembangan harga, Provinsi Bali mengalami deflasi -0,58% (mtm) pada Mei 2021. Deflasi terjadi pada kota IHK yaitu kota Denpasar sebesar -0,59% (mtm) dan Singaraja sebesar -0,50%. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain canang sari, cabai rawit dan cabai merah. Meski demikian, harga emas perhiasan, tongkol diawetkan dan minyak goreng mengalami kenaikan. Penurunan harga merupakan dampak normalisasi pasca HBKN di bulan April 2021 di antaranya Galungan dan Kuningan. 

“Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2021 terkontraksi -9,85% (yoy), meski sedikit membaik dibanding triwulan IV 2020 yang tercatat -12,21% (yoy),” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar menyebut bahwa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama satu setengah tahun telah berdampak pada perekonomian Bali dan kota Denpasar. Wakil Walikota Denpasar menghimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M serta meningkatkan capaian vaksinasi. Terdapat 3 hal yang menjadi penekanan dalam upaya pengendalian inflasi di kota Denpasar yaitu (1) Menjaga rantai pasokan barang dan jasa, (2) Perlunya menjaga daya beli masyarakat, (3) Menjaga keseimbangan supply dan demand terutama pada komoditas pangan yang mengalami kenaikan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, Wakil Walikota Denpasar juga mengapresiasi Bank Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah dan harapannya sinergi daerah dengan stakeholder dapat terjaga.

Senada dengan asesmen Bank Indonesia, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, A.A.G.Bayu Brahmasta, mengatakan dalam paparannya, penanaman komoditas hortikultura seperti cabai di pekarangan rumah penduduk telah dilakukan di kawasan kota Denpasar.

“Cabai yang ditanam di pekarangan lebih tahan akan hujan dibandingkan yang ditanam di lahan yang luas,” ungkapnya, seraya menambahkan pentingnya kerjasama antar daerah dalam menjamin kelancaran dan ketersediaan pangan di kota Denpasar.

Dari tempat yang sama, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar, A.A. Gede Risnawan, menegaskan pentingnya mendorong MoU kerjasama antar daerah serta industri kreatif merupakan langkah strategis guna mendorong pemulihan ekonomi Denpasar dan upaya pengendalian inflasi di kota Denpasar.

“Pemerintah Kota Denpasar telah menyambut baik rencana kerjasama antar daerah yang akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia,” tutupnya.

wartawan
ARW
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.