Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buka Musrenbang RKPD Tahun 2024, Wabup Artha Dipa Minta Serius Rancang Program Pengentasan Kemiskinan

Bali Tribune/ BUKA - Wabup Wayan Artha Dipa buka Musrenbang RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.



Balitribune.co.id | Amlapura - Pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi perhatian serius Pemkab Karangasem. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa seusai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2024, di Gedung Sabha Prakerthi.

Dirinya meminta seluruh peserta Musrembang dapat berperan aktif, bersinergi dan berkolaborasi, berdiskusi memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024. “Untuk itu diperlukan inovasi serta terobosan oleh semua pihak dengan mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang kita hadapi secara tepat dan cepat,” tegas Wabup Artha Dipa.

Hal ini juga untuk mendukung tujuan utama pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari indikator makro ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat pemerataan pendapatan (Gini Rasio). Wabup Artha Dipa juga mengungkapkan, kontribusi paling tinggi untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada sektor pertanian. Selanjutnya disusul oleh sektor transportasi pergudangan dan penyediaan akomodasi makan minum yang sebagai dampak dari aktivitas sektor pariwisata.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem utamanya pada sektor pertanian dan pariwisata yang cukup memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya inovatif untuk mengoptimalkan potensi di sektor ini. “Apalagi melirik data yang di rilis BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini dikarenakan masih rendahnya produktivitas dan daya saing pertanian kita,” ujarnya.

Untuk itu, fokus pembangunan harus diarahkan mendorong dan mengoptimalkan kinerja sektor pertanian, terutama melalui komoditas unggulan setempat dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui hilirisasi. “Tentunya hal ini harus dilakukan secarater integrasi, lintas sektor didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang sektor pertanian dan pariwisata,” imbuhnya.

 Mengenai persentase kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2022, dikatakan, saat ini masih dilaporkan menduduki posisi tertinggi diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali. Karakteristik penduduk miskin sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dengan penghasilan rendah, serta tingkat pendidikan yang rata-rata di bawah SMP, ditenggarai menjadi penyebab tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Untuk itu, Wabup Artha Dipa mengajak seluruh komponen baik pemerintah dan swasta untuk bersama-sama secara serius berupaya  menyelesaikan permasalahan ini.

wartawan
AGS
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.