balitribune.co.id | Tabanan - Forum Perbekel Desa Terdampak Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi menuntut agar proses ‘ganti untung’ (istilah lain untuk ganti rugi - red) segera dilaksanakan. Ganti untung yang dimaksud adalah bagi lahan-lahan milik warga yang terdampak pembangunan tol sepanjang 97 kilometer tersebut.
Forum tidak ingin mencampuri urusan skema atau regulasi yang dibuat pemerintah terkait rencana pembangunan tol tersebut. Entah tol itu akan masuk program pembangunan jangka pendek, menengah, atau panjang. Begitu juga urusan mekanisme pelaksanaan pembangunan maupun skema pembiayaannya.
Forumnya sebagai perpanjangan warga yang terdampak hanya menuntut kepastian mengenai ganti untung bagi masyarakat yang lahannya dipatok dan jadi lintasan tol.
“Berikan masyarakat terdampak kepastian terhadap lahan-lahan mereka,” tegas Sekretaris Forum Perbekel Desa Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi, I Gede Ari Wastika, Kamis (23/10/2025).
Ari menyebutkan hal itu saat disinggung perkembangan pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Perkembangan terbarunya pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Rencana jangka menengah itu ditetapkan ke dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12/2025.
“Masalah pembangunannya, silakan, monggo, mau kapan. Yang penting bayar dulu. Bulan depan atau di 2026. Biar jelas dulu. Biar klir,” ujarnya.
Dengan demikian, sambungnya, proses ganti untung itu bisa berjalan dengan baik. Lahan warga yang terdampak dihargai dengan nilai wajar. “Jangan ganti buntung dan buntu seperti sekarang. (Nilai) untungnya juga yang wajar. Yang ideal. Sesuai harga jual lahan,” tegasnya.
Menurutnya, dengan adanya kepastian mengenai ganti untung, masyarakat yang lahannya terdampak lintasan tol bisa lega. Namun, kenyataannya sampai sekarang, proses pembayaran terhadap lahan yang terdampak belum ada sama sekali.
“Kalau sudah ada pembayaran, kami di Forum tidak akan bikin aksi seperti kemarin (tahun lalu). Ini sudah setahun lebih. Terakhir kami lakukan aksi (tuntut kepastian) pada 2024,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepastian ekonomi terhadap lahan yang terdampak rencana pembangunan tol itu merupakan inti persoalan yang ada saat ini.
“Masyarakat (terdampak) mau menggarap tidak berani. Begitu juga yang bangunan, mereka mau menggunakan dengan leluasa tidak bisa. Mau perbaikan, kalau ada yang rusak, tidak berani juga,” ujarnya meringkas.
Bahkan Ari menyebutkan, masyarakat terdampak tol mulai skeptis dan apatis terhadap wacana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi yang sudah mulai mengemuka sejak 2023 lalu.
Menurutnya, sikap ini lantaran sampai sekarang realisasi atas ganti untung lahan mereka yang dipatok untuk lintasan tol belum ada.
“Masyarakat sudah malas kalau diajak ngomong soal tol. Sudah malas juga mengadu. Mau mengadu ke siapa? Ke Presiden? Kejauhan,” pungkasnya.
