Nasional Politik | Page 430 | Bali Tribune
Nyoman Gede Suweta

Intoleransi, Ancaman Serius NKRI

BALI TRIBUNE -  Ketua Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali Nyoman Gede Suweta, mengingatkan bahwa Indonesia ini dibangun melalui proses yang panjang. Fakta empiris yang tidak bisa dielakkan adalah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari banyak pulau, yang dihuni oleh berbagai suku bangsa/etnis dengan masing-masing memiliki bahasa, adat, budaya/kebiasaan dan sistem nilai serta agama dan sistem keyakinan yang berbeda. 

Nasional Politik | Submitted by contributor on Tue, 05/16/2017 - 18:02

Dwiarso Budi Santriarto

Bali Tolak Hakim Kasus Ahok

BALI TRIBUNE - Beberapa waktu terakhir, media sosial ramai memperbincangkan Maklumat Warga Bali. Maklumat ini muncul lantaran kabar tentang Dwiarso Budi Santriarto, hakim yang mengadili kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang konon akan dipromosikan sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Bali.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Mon, 05/15/2017 - 19:10

GP Ansor

GP Ansor Bali Dukung Pembubaran HTI

BALI TRIBUNE - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bali mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta melarang segala bentuk kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu diungkapan Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Banser, H Alfa Isnaeni, saat apel kebangsaan GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) 2017 di Lapangan Niti Praja Lumintang, Denpasar, Minggu (14/5).

Nasional Politik | Submitted by contributor on Mon, 05/15/2017 - 18:56

DPRD

Puluhan Ribu Warga Tak Tercover JKN

BALI TRIBUNE - Sedikitnya ada 50 ribu warga miskin di Kabupaten Karangasem tidak tercover asuransi kesehatan JKN/BPJS Kesehatan.Ini menjadi permasalahan cukup serius bagi kabupaten ujung timur Pulau Dewata itu, jika tidak segera dicarikan solusinya.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Sat, 05/13/2017 - 11:03

Ketut Tama Tenaya

Investor Bangun 3000 Kamar Kondotel di Pura Geger

BALI TRIBUNE - Investor asal Tiongkok, China Country Garden, menjadi sorotan kalangan DPRD Provinsi Bali. Betapa tidak, investor ini dipastikan akan menggegerkan Bali lantaran sudah mengantongi izin khusus untuk membangun 3.000 unit kamar kondotel di Nusa Dua, tepatnya di samping Hotel Mulia Bali.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Fri, 05/12/2017 - 15:34

IGK Kresna Budi

Dewan Kecewa dengan Gubernur

BALI TRIBUNE - Kisruh seleksi tenaga non-PNS/kontrak RSUD Bali Mandara, sepekan terakhir bak hilang ditelan bumi. Ada informasi bahwa proses ini jalan terus, dan Panitia Seleksi (Pansel) tak menghiraukan rekomendasi DPRD Bali terkait kisruh ini. Padahal, dua kali lembaga dewan melalui Komisi I DPRD Bali melayangkan rekomendasi terkait seleksi pegawai yang menuai banyak protes ini.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Wed, 05/10/2017 - 20:51

Ketut Tama Tenaya

Dewan Usulkan Revisi Perda Aset

BALI TRIBUNE - Persoalan aset, masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Bali hingga saat ini. Bahkan sejak adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali, tak sedikit aset daerah yang terbengkalai. Tidak terurusnya sejumlah aset daerah ini, menjadi perhatian DPRD Provinsi Bali.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Tue, 05/09/2017 - 19:31

DPD

Pasek Suardika Nahkodai BK DPD RI

BALI TRIBUNE - Sabtu (6/5) menjadi hari istimewa bagi Senator Gede Pasek Suardika. Betapa tidak, setelah melalui mekanisme yang alot dan bahkan harus diakhiri dengan pemungutan suara (voting), politisi asal Buleleng itu akhirnya terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI. Pasek Suardika menahkodai BK, menggantikan AM Fatwa yang sebelumnya telah mengundurkan diri dari jabatannya. 

Nasional Politik | Submitted by contributor on Mon, 05/08/2017 - 16:42

Surga Dewata

Paket “Surga Dewata” Terus Gerilya

BALI TRIBUNE - Banyak kalangan memrediksi akan sulit bagi pasangan calon independen untuk ikut bertarung pada Pilgub Bali 2018 mendatang. Salah satu alasannya, karena tak mudah mengumpulkan dukungan berupa foto copy KTP, apalagi dalam jumlah besar. Selain itu, pasangan calon independen juga harus bertarung dengan permainan partai politik, yang tak menghendaki kehadiran mereka. 

Nasional Politik | Submitted by contributor on Mon, 05/08/2017 - 16:34