Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

1020 KK di Sepang Kelod Siap Didata BKKBN

Bali Tribune/ Pemberian bantuan talikasih perwakilan warga Sepang Kelod, Buleleng.
balitribune.co.id | Buleleng - Guna memantapkan Pendataan Keluarga (PK) serentak 2021 yang dimulai 1 April hingga 31 Mei mendatang, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan para mitra strategis menggelar kegiatan lanjutan bertema tema "Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra Komisi IX 2021" di Wantilan Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Sabtu (27/3) lalu.
 
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman ke masyarakat atau keluarga sasaran tentang pentingnya memberikan data secara jujur kepada kader pendata. Data keluarga tersebut sangat menentukan arah pembangunan pemerintah terkait program-program sosial kemasyarakatan.
 
Perbekel Sepang Kelod Ketut Ngurah menjelaskan, jumlah kepala keluarga (KK) di desa hasil pemekaran ini sebanyak 1020 yang tersebar di empat banjar. Jika dirinci dari jumlah jiwa, penduduk Sepang Kelod menembus angka 4.100 jiwa.
 
Selaku perbekel (kepala desa) Ketut Ngurah mengaku mendukung sepenuhnya kegiatan PK 2021. Ia meminta warganya tidak takut memberikan data yang diminta oleh kader atau petugas. Sebab, pemerintah punya komitmen tinggi merahasiakan data tersebut. "Warga kami sebanyak 1020 KK siap mendukung pendataan dengan sebaik-baiknya," kata Ketut Ngurah.
 
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Agus P. Proklamasi membenarkan ucapan perbekel. "Memang benar, kami rahasiakan data-data keluarga. Kami jamin," kata Agus. Presiden Joko Widodo, menurut Agus, telah memerintahkan agar data kependudukan tahun 2021 harus valid.
 
Namun Agus menegaskan, sebenarnya data lima tahun lalu sudah cukup valid karena berbasis "by name by address". Tahun ini hanya dilakukan pembaharuan data, misalnya apakah ada anggota keluarga yang telah meninggal atau yang baru lahir dalam rentang 2016-2020.
 
Agus mengakui kendala dalam pendataan kuarga ada dua macam, yakni; masih dianggap tabu dan mindset sebagian besar masyarakat ingin mendapatkan sesuatu (bantuan) setelah didata. Agus meluruskan, bahwa data kependudukan secara mikro digunakan sebagai landasan program-program pembangunan nasional, sehingga pemerintah tidak salah sasaran.
 
"Kan sering terjadi orang yang nerima bantuan sosial itu-itu saja orangnya. Kadang juga yang tidak pantas menerima, malah dapat, begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang tidak kita inginkan lagi. Caranya, setiap keluarga harus memberikan data akurat," sebutnya.
 
Inspektur Wilayah III BKKBN Kusmiadi berpesan, pendataan keluarga oleh para kader harus mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara disiplin. Sedangkan bagi kepala keluarga yang memiliki smartphone, diharapkan mengisi data lewat aplikasi yang telah disediakan.
 
Hal ini bertujuan memutus mata rantai Covid-19 sehingga pendataan keluarga tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19. "Kami berupaya semaksimal mungkin agar koneksi internet tidak lemot. Kami telah bekerjasama dengan perusahaan provider rekanan," ungkapnya.
 
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menekankan pemberantasan stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak. Meski angka kasus stunting Bali jauh di bawah nasional, bukan berarti semua pihak diam. "Stunting adalah penghancur masa depan generasi kita. Sehingga harus kita cegah," sebutnya.
 
Stunting, menurut Kariyasa, tidak selalu diakibatkan gizi yang kurang. Tetapi soal ketidaksiapan pasangan menjadi orangtua. Di sinilah diperlukan perencanaan yang matang. "Stunting bisa saja disebabkan oleh ibu yang belum siap secara fisik dan mental menjadi orangtua, sehingga gagal mengasuh anak," kata Kariyasa.
 
Kabar gembiranya, ia mengatakan, stunting bisa disembuhkan pada penderita anak di bawah lima tahun. Jadi, pendataan keluarga adalah momentum baik bagi keluarga yang  memiliki anak penderita stunting agar mendapatkan penanganan yang tepat demi masa depannya dan masa depan bangsa ini.
 
Di akhir sosialisasi, Kariyasa menyerahkan ratusan paket kebutuhan pokok, makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. Ia juga berusaha mengawal perkembangan renovasi TK dan SDN 1 Sepang Kelod yang tergerus banjir bandang awal tahun 2021 lalu. Kegiatan juga dihadiri Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng serta tokoh masyarakat setempat.
wartawan
Bernard MB
Category

Lahir dari Konsep Tapa Prakerti, Sanggar Seni Candrawangsa Tampilkan Gamelan Inovatif di PKB 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Sanggar Seni Candrawangsa dari Banjar Dalem, desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung menampilkan pertunjukan gamelan inovatif di Pesta Kesenian Bali. Mereka tampil pada Jumat (4/7) di Panggung Kalangan Angsoka, Art Centre Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Sprint Bupati Turun, Bingin Segera dieksekusi, Step Up Hotel Mulai Potong Kelebihan Bangunan

balitribune.co.id | Mangupura - Badung, Bali Tribune. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung segera mengeksekusi pembongkaran 48 bangunan ilegal di kawasan Pantai Bingin, Kecamatan Kuta Selatan. Langkah ini tinggal menunggu surat perintah (sprint) dari Bupati Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Keren! Inovasi Pembayaran Parkir, Perumda BPS Denpasar Luncurkan SipParQi

balitribune.co.id | Denpasar - Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar memberikan kemudahan layanan dalam transaksi pembayaran parkir. Dimana, pengguna jasa parkir bisa membayar cashless dengan Sistem Pembayaran Parkir QRIS Terpadu (SipParQi).

SipParQi ini dilaunching dipusat perbelanjaan, Denpasar, Jumat (4/7). Dengan SipParQi ini pengguna parkir tidak akan lagi diribetkan dengan membawa uang receh saat membayar parkir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Membahas Pertanggungjawaban APBD Badung Tahun 2024

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Bupati Badung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (3/7). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.