Denpasar, Bali Tribune

Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Dewi Setyowati, dalam acara penandatanganan Roadmap TPID Provinsi/Kabupaten/Kota se Bali 2016-2018, Selasa (5/3), menyampaikan, sebagai Provinsi yang pilar ekonominya ditopang oleh jasa pariwisata dengan share lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum lebih dari 20 persen selama lima tahun terakhir, Provinsi Bali masih dapat menunjukkan perkembangan perekonomian yang cukup kuat.

Hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali lima tahun terakhir (2011 - 2015 ) yang sebesar 6,62 persen lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional lima tahun terakhir yang sebesar 5,62 persen. Dewi Setyowati yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali lebih lanjut memaparkan, pada tahun 2015, Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 6,04 persen. Meskipun masih berada di atas angka pertumbuhan nasional yang sebesar 4,79 persen (yoy) namun mengalami perlambatan dibanding tahun 2014 yang mencapai 6,73 persen (yoy).

Perlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh tertahannya perkembangan kinerja pariwisata seiring dengan bencana alam di sekitar Wilayah Bali seperti erupsi Gunung Raung dan Gunung Barujari sehingga menutup operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada beberapa periode. Selain itu, perlambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh penurunan kinerja lapangan usaha pertanian yang diakibatkan oleh El Nino. Faktor lain yang juga mempengaruhi perlambatan adalah kasus Bali Nine, daya beli masyarakat yang melemah, dan isu keamanan (isu bom). Perlambatan ekonomi global turut berdampak pada penurunan kinerja ekspor seiring dengan turunnya permintaan ekspor dari negara tujuan ekspor barang seperti Amerika Serikat, Jepang dan Eropa.

Di samping itu, kebijakan larangan transshipment dan larangan penggunaan eks-kapal asing mendorong penurunan volume ekspor komoditas perikanan khususnya jenis ikan tuna segar. Sebagai fokus pengendalian, kata Dewi, kinerja stabilitas harga Provinsi Bali tahun 2015 telah menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2015, tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 2,75 persen (yoy), jauh lebih rendah dari dua tahun sebelumnya yaitu 2013 sebesar 8,16 persen (yoy) dan 2014 sebesar 8,43 persen (yoy). Selain itu, angka tersebut merupakan angka inflasi terendah selama 19 tahun terakhir. Angka inflasi tersebut juga lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 3,35 persen (yoy) di tahun 2015.

 Hal ini tentu tidak terlepas dari semakin solidnya kerjasama dan kerja keras dari TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dibentuk secara serentak pada 11 Februari 2015. Namun demikian, lanjut Dewi, di tahun 2016 TPID Provinsi Bali masih menghadapi tantangan yang tidak semakin ringan. Perkembangan terkini inflasi Provinsi Bali pada Maret 2016 tercatat meningkat mencapai 0,19 persen (mtm), sama dengan laju inflasi Nasional sebesar 0,19 persen (mtm). Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan harga kelompok bahan makanan khususnya komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang yang cepat rusak pada musim penghujan. Namun demikian, secara tahunan inflasi Bali tercatat sebesar 3,59 persen (yoy), masih berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 4,45 persen (yoy). Angka ini, juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,42 persen (yoy).

Kata Dewi, bila dicermati lebih dalam, faktor Utama penyebab tingginya inflasi di Bali bersumber dari kelompok harga bahan makanan (volatile food) dibanding dengan administered prices dan inflasi inti. Kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan daya dukung Bali dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tingginya sumbangan inflasi kelompok volatile food yang meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, bawang merah, dan beras seiring dengan relatif tingginya sumbangan kelompok tersebut terhadap inflasi Bali (mencapai 0,23). Besarnya sumbangan komoditas bahan pangan menunjukkan bahwa komoditas yang tergabung dalam kelompok “volatile food” perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi di Bali.

Berdasarkan frekuensi komoditas penyumbang inflasi selama tahun 2015, kelompok bahan makanan mendominasi sebagai penyumbang inflasi. Beberapa diantaranya yang yang cukup sering menyumbang inflasi Provinsi Bali antara lain adalah beras sebanyak 8 kali di Denpasar dan 5 kali di Singaraja, daging ayam ras sebanyak 8 kali di Denpasar dan 8 kali di Singaraja, Bawang merah sebanyak 4 kali di Denpasar dan 7 kali di Singaraja, cabai merah dan cabai rawit sebanyak 3 kali di Denpasar dan 4 kali di Singaraja. Sementara itu, berdasarkan bobotnya kelompok bahan makanan turut memiliki bobot yang cukup besar. Beberapa diantaranya adalah beras sebesar 0,048, daging ayam ras sebesar 0,016, bawang merah sebesar 0,005, cabai merah sebesar 0,004, cabai rawit sebesar 0,005 dan daging sapi sebesar 0,002.

Melihat besarnya peran kelompok bahan makanan terhadap inflasi di Provinsi Bali, terdapat beberapa tantangan pengendalian inflasi Provinsi Bali, yaitu (1) potensi peningkatan kebutuhan makanan pangan seiring dengan Provinsi Bali yang merupakan tujuan wisata yang masih potensial dengan jumlah penduduk sebanyak 4,1 juta dan kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 10 juta pada tahun 2015; (2) ketergantungan Provinsi Bali terhadap daerah lain dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan bahan pangan; (3) masih terbatasnya dukungan infrastruktur konektivitas antar daerah di Provinsi Bali untuk dukungan logistik.

Mencermati perkembangan tersebut, guna membantu mengurangi tekanan inflasi dari kelompok volatile food, khususnya dari kelompok bahan makanan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bersama TNI dan Polri telah mengembangkan demplot-demplot komoditas penyumbang inflasi, yaitu padi di Kab. Gianyar dan Kab. Jembrana, bawang merah di Kab. Bangli dan Kab. Buleleng, cabai merah di Kab. Karangasem, sapi bali di kab. Karangasem serta percontohan urban farming. Keberhasilan dari peningkatan produksi pada demplot-demplot tersebut, diharapkan dapat diimplementasikan pada area tanam yang lebih luas, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pasokan komoditas penyumbang inflasi, disamping tentunya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dengan tantangan yang tidak semakin ringan tersebut, upaya menjaga stabilisasi harga barang dan jasa di daerah sangat ditentukan oleh perencanaan program kerja yang terstruktur dan terintegrasi, serta harus memiliki keselarasan dengan arah tujuan pembangunan daerah dan nasional dan harus sejalan dengan visi dan amanat Presiden RI. Sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Bali, Bank Indonesia bersama dengan TPID Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali, telah menyusun roadmap pengendalian inflasi daerah 2015, 2016 s.d 2018.

Selain itu, dalam rangka mengatasi masih terdapatnya assymetric information di tingkat produsen dan konsumen, pada kesempatan ini juga akan diresmikan pengembangan SiGapura yang telah di launching pada 11 Februari 2015 sebagai PIHPS Provinsi Bali dengan penambahan informasi harga di tingkat produsen. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Bali diperkirakan dapat mencapai target sebesar 4 persen ± 1 persen (yoy) pada tahun 2016. Optimisme tersebut didukung dengan perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dengan kisaran 6,09 persen (yoy) - 6,84 persen (yoy), seiring meningkatnya kinerja industri pariwisata, sebagai dampak perkiraan peningkatan perekonomian global serta peningkatan peran dan komitmen Pemerintah dalam medukung pembangunan infrastruktur, yang dapat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian.