balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai daerah terkaya di Bali tenryata Kabupaten Badung memiliki jumlah warga miskin yang cukup banyak. Terbukti, ratusan warga di daerah berlambang keris ini menunggu bantuan bedah rumah. Dan bedah rumah tersebut baru terealiasi tahun 2025. Bedah rumah yang diberi nama program Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) tersebut diserahkan simbolis oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta bertempat di Wantilan Pura Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Jumat (31/10). Total ada 210 warga miskin dari 28 Desa/Kelurahan di 5 Kecamatan se-Badung yang menerima bantuan ini.
“Astungkara, di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan penyerahan Bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Kabupaten Badung," ujar Bupati Adi Arnawa.
Menurut bupati program ini bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2025 sebesar Rp 9,35 miliar serta dari CSR Bank BPD Bali sebesar Rp 1,5 miliar.
"Total bantuan (bedah rumah) mencapai 210 unit rumah,” kata Adi Arnawa.
Bupati mengakui meskipun Badung dikenal sebagai daerah dengan pendapatan tinggi, namun masih terdapat warga yang hidup dalam kondisi rumah tidak layak huni. Ia juga mendorong agar sebagian dana APBDes dapat dialokasikan untuk mendukung program rumah layak huni di masing-masing wilayah.
“Ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Karena itu, saya minta para Perbekel, Lurah, dan perangkat desa lebih tanggap dan peka terhadap kondisi warganya. Jangan sampai ada warga yang diketahui membutuhkan bantuan justru lebih dulu diketahui oleh pihak luar dibanding pemerintah sendiri," terangnya.
Bupati menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kepedulian dan perhatian kita terhadap sesama.
"Pemerintah harus hadir dengan hati, bukan hanya dengan program,” ucap Adi Arnawa.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya transparansi, objektivitas, dan keadilan sosial dalam menentukan penerima manfaat. Ditambahkan bahwa program BRLH sejalan dengan semangat Sapta Kriya AdiCipta, khususnya dalam aspek pemerataan dan keadilan sosial.
“Saya tidak ingin ada penyimpangan atau nepotisme dalam penyaluran bantuan. Saya minta verifikasi di lapangan dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu. Kemakmuran Badung baru bermakna apabila setiap warganya hidup layak dan bermartabat," tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, AA. Ngurah Bayu Kumara menegaskan program BRLH Tahun 2025 menyasar 210 penerima bantuan yang tersebar di 28 Desa/Kelurahan di 5 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 170 unit rumah dibiayai melalui APBD Kabupaten Badung sebesar Rp 9,35 miliar, sedangkan 40 unit rumah bersumber dari dana CSR Bank BPD Bali sebesar Rp 1,5 miliar.
Setiap penerima memperoleh dua jenis bantuan, yaitu pembangunan rumah baru senilai Rp 55 juta atau peningkatan kualitas rumah senilai Rp 30 juta, sesuai hasil verifikasi tim teknis di lapangan. Program ini juga bertujuan mengurangi backlog perumahan, mencegah timbulnya kawasan kumuh, dan mendukung kebijakan nasional Satu Juta Rumah.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada warga Badung yang tertinggal dalam hal kesejahteraan dan tempat tinggal yang layak. Selain memberi manfaat sosial, program ini juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, anggota DPRD Badung, Putu Yunita Oktarini, I Putu Dendy Astra Wijaya, I Nyoman Gede Wiradana, Ni Luh Putu Sekarini dan pejabat, camat, perbekel/lurah se-Badung.
