Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

2.466 PPPK Resmi Diangkat, Bupati Gus Par Serahkan SK dan Lantik 478 Pejabat Fungsional

pelangtikan PPPK
Bali Tribune / MELANTIK - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat melantik dan menyerahkan SK kepada ribuan Pegawai PPPK secara serentak di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, Rabu (25/6)

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menorehkan catatan penting dalam sejarah tata kelola kepegawaian dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 2.466 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap I.

Penyerahan SK sekaligus pelantikan jabatan fungsional digelar di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, Rabu (25/6) dan dipimpin langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, serta para kepala perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Karangasem, selaku Ketua Panitia Seleksi ASN,  I Ketut Sedana Merta, dalam laporannya menyampaikan bahwa proses rekrutmen telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari total formasi sebanyak 2.676, sebanyak 2.468 peserta dinyatakan lulus seleksi dan 2.466 di antaranya telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Mereka akan ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan formasi,” ujar Sekda.

Adapun rincian formasi terdiri dari 128 tenaga kesehatan, 271 tenaga guru, dan 2.067 tenaga teknis. Selain itu, dilakukan pula pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 478 PPPK dalam jabatan fungsional.

Dalam sambutannya, Bupati Karangasem menyampaikan apresiasi atas proses seleksi yang berlangsung secara transparan dan akuntabel. Gus Par menyebut, pengangkatan ini merupakan awal dari pengabdian yang lebih bermakna bagi masyarakat dan daerah.

“Selamat kepada seluruh PPPK yang telah resmi diangkat. Hari ini adalah titik awal pengabdian Saudara sebagai ASN yang bertanggung jawab secara moral dan profesional,” tegas Bupati.

Dia juga menekankan bahwa status sebagai ASN PPPK bukan semata-mata perubahan administratif, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Evaluasi terhadap kinerja PPPK akan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan instansi.

“Laksanakan tugas dengan integritas, tingkatkan kreativitas dan inovasi, serta jadilah pelayan masyarakat yang profesional dan berdedikasi,” pesannya.

Bupati Parwata menegaskan, pengangkatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen Pemkab Karangasem dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur dan menyelesaikan persoalan tenaga kontrak yang selama ini menjadi perhatian publik.

Sementara suasana haru tampak menyelimuti prosesi penyerahan SK. Salah satunya dirasakan oleh Ni Luh Putu Widnyani, seorang PPPK di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), yang telah menanti belasan tahun untuk momen ini.

"Saya sendiri sudah 14 tahun menjadi tenaga kontrak. Rasanya sangat bahagia bisa akhirnya diangkat sebagai PPPK. Tentu yang lebih lama dari saya pun pasti ada, dan mereka pasti jauh lebih bahagia. Terima kasih kepada Pemkab Karangasem, terima kasih Bapak Bupati Gus Par, Bapak Wabup Pandu, Bapak Sekda Sedana Merta dan seluruh jajaran,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

wartawan
AGS
Category

PHRI Denpasar: Melalui Strategi dan Penggunaan Teknologi, Pengolahan Sampah Bisa Dilakukan dengan Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Menghadapi krisis penanganan sampah di Bali membuat berbagai pihak turut andil dalam mengurangi penumpukan sampah di tempat pembungan akhir (TPA). Pengelola akomodasi wisata di Bali kini mulai berinisiatif untuk mengelola sampah yang dihasilkan di tempat usahanya.

Baca Selengkapnya icon click

Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas UMKM Agar Menjadi Mitra yang Mendukung Keberlanjutan Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan pariwisata didorong untuk memperkuat keterampilan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memperbesar peluang pendapatan. Pasalnya, keberadaan UMKM tersebut di kawasan pariwisata dapat membantu memenuhi kebutuhan para wisatawan seperti makanan, minuman, suvenir dan lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lestari For Kids, Komitmen BPR Lestari Bali Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Konsistensi BPR Lestari Bali dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) “Lestari For Kids”. Tahun ini, bank yang dikenal dengan slogan #MakeAnImpact itu menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.625 kilogram ke 31 panti asuhan yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Midea Pacu Pertumbuhan Asia-Pasifik lewat Produksi Lokal dan Inovasi Teknologi

balitribune.co.id | Denpasar - Midea, perusahaan teknologi global dan salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menggelar konferensi dealer regional pertamanya di Asia-Pasifik. Acara ini tidak hanya menjadi ajang memperkuat kemitraan dengan mitra lokal, tetapi juga memperkenalkan lima solusi unggulan yang diklaim akan mendefinisikan ulang pengalaman rumah pintar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.