balitribune.co.id I Singaraja - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Melalui juru bicaranya, Dra. Made Putri Nareni, Fraksi NasDem meminta agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah pada tahun-tahun mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan mengingat masih banyaknya ruas jalan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng yang terus dikeluhkan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
"Masalah infrastruktur sudah selayaknya menjadi konsen Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ke depan dalam penganggaran pembangunan di tahun berikutnya. Bercermin dari realita di lapangan saat ini terdapat banyak jalan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng dan diperkuat dengan kritik masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun lewat media sosial yang banyak menyampaikan adanya infrastruktur yang rusak," ujar Made Putri Nareni.
Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng menunjukkan sekitar 300 kilometer jalan masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat perbaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp63 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Anggaran tersebut difokuskan pada ruas-ruas prioritas yang memiliki tingkat kerusakan paling berat dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
"Pada 2026 kami mengalokasikan sekitar Rp63 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas," ujar Adiptha.
Menurutnya, pemerintah telah memetakan kebutuhan pembangunan di seluruh kecamatan sebagai dasar penyusunan prioritas pekerjaan. Sejumlah proyek strategis yang kini berjalan di antaranya perbaikan ruas jalan menuju kawasan Menara Turyapada di Lemukih, pembangunan jembatan di Banyuasri dan Tejakula, serta rehabilitasi 35 jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan.
Selain infrastruktur dasar, Pemkab Buleleng juga melaksanakan penataan kawasan Titik Nol Singaraja, revitalisasi kawasan wisata Pantai Lovina, hingga penataan koridor Jalan Diponegoro–Pelabuhan Buleleng yang akan dikembangkan sebagai pusat kuliner dan ruang publik.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan APBD masih menjadi kendala utama. Dengan kemampuan anggaran saat ini, pemerintah hanya mampu memperbaiki sekitar 30 kilometer jalan setiap tahun, sementara total jalan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 300 kilometer.
"Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat," ungkapnya.
Sebagai langkah sementara, Dinas PUPR Perkim terus melakukan penambalan jalan berlubang di sejumlah titik untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pemerintah juga mulai menerapkan inovasi aspal plastik di beberapa ruas jalan sebagai bagian dari pengelolaan sampah sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur.
“Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan porsi anggaran pembangunan infrastruktur pada APBD mendatang sehingga persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng,” tutupnya.
