Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

339 PPS Kabupaten Tabanan Dilantik

Bali Tribune/ SUMPAH - KPU Tabanan saat melantik dan mengambil sumpah anggota PPS



Balitribune.co.id | Tabanan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan, secara resmi melantik 339 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tabanan untuk Pemilu tahun 2024 mendatang di Gedung I Ketut Maria Tabanan, Selasa (24/1/23), dihadiri oleh Ketua KPU Bali, jajaran Forkopimda Tabanan, Ketua KPU Tabanan, anggota DPRD Tabanan, Sekda, para Camat se-Kabupaten Tabanan, para PPS.

Ketua KPU Kabupaten Tabanan I Gede Putu Weda Subawa menyebutkan, 339 orang PPS bertugas di 133 Desa yang ada di Kabupaten Tabanan, jadi untuk satu desa ada tiga orang PPS yang bertugas. Setelah dilantik, anggota PPS selanjutnya diminta untuk segera merekrut anggota Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), karena proses pemutahiran data sudah harus didilakukan. "Untuk petugas PPDP ini, satu TPS akan ada satu petugas PPDP, saat ini rancangan kami dari KPU, di Tabanan ada sebanyak 1.600 TPS. Namun jumlah TPS bisa jadi akan berubah, karena sesuai dengan peraturan maksimal pemilih dalam satu TPS mencapai 300 orang," jelasnya.

Pelantikan PPS ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. "Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, jika nanti dalam prosesnya terbukti ada PPS yang terlibat permainan dengan Parpol atau peserta pemilu, maka akan disanksi atau diberhentikan dan langsung digantikan oleh PPS nomor urut dibawahnya tanpa melakukan seleksi lagi," paparnya.

Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan pada Pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, meminta kepada seluruh anggota PPS agar memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya.

Bupati Sanjaya menambahkan, Pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi adalah kegiatan rutin yang disambut dengan penuh gairah dan rasa kegembiraan. Perlu dipahami bersama, bahwa Pemilu 2024 yang akan datang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 5 tahun kedepan yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Sanjaya menekankan bahwa kesuksesan Pemilu membutuhkan dukungan dan peran serta dari semua stake holder dan tidak bisa hanya dilihat dari segi prosedural tetapi juga dari sisi substansial. Kesuksesan prosedural dapat dilihat apabila tahapan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, sedangkan kesuksesan substansial dilihat apabila pelaksanaan Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang aspiratif yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Sanjaya berharap, agar Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman dan profesional, jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, adil, aman dan damai. Begitu juga seluruh Pemangku kepentingan, yakni Pemkab Tabanan, Jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu dan jajaran terkait lainnya agar selalu berkolaborasi dan bersama-sama mewujudkan hal tersebut.

wartawan
JIN
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.