Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

40 Warga Binaan Lapas Singaraja Jalani Swab, Dua Positif

Bali Tribune / Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 Buleleng Gede Suyasa.
balitribune.co.id | Singaraja - Kalapas Kelas IIB Singaraja, Mut Zaini,membenarkan dua orang narapidana yang menjadi warga binaan (WB)  ditempat itu positif terinfeksi Covid-19. Hasil itu didapat atas kesigapan Satuan Tugas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 Buleleng dalam melaksanakan Tracing, Testing dan Treatment (3 T).
 
“Dua warga binaan kami memang terkonfirmasi positif setelah dilakukan rapid antigen. Dan langsung ditangani Tim Medis Satgas di RSUD Buleleng untuk diisolasi sebelum menjalani tes swab,” jelas Mut Zaini, Minggu (7/2). Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 40 orang yang diketahui melakukan kontak erat sudah dilakukan rapid. Hasilnya, 7 orang reaktif dan 2 orang bergejala rapid non reaktif.
 
Menurut Mut Zaini, pihaknya saat ini tengah melakukan protokol kesehatan lebih ketat dilingkungan Lapas Kelas II B Singaraja untuk mencegah timbulnya klaster baru dalam penyebaran Covid-19. ”Sampai saat ini kebijakan kami tidak ada kunjungan dan itu berlaku sejak bulan Maret 2020 lalu,” ujarnya.
 
Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 Buleleng Gede Suyasa, mengatakan, pihaknya melakukan langkah cepat dengan merujuk 2 orang warga binaan di Lapas Kelas IIB Singaraja yang terkonfirmasi atau positif terinfeksi Covid-19 dengan merujuknya ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi. Selain itu, dilakukan rapid tes kepada warga binaan yang sempat melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif.
 
“Dua warga binaan Lapas Singaraja yang positif telah menjalani perawatan medis di RSUD Buleleng dan isolasi,” kata Suyasa.
 
Sebagai upaya cepat dan strategis dalam penanganan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Suyasa mengatakan, sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Kalapas Kelas IIB Singaraja Mut Zaini yang sebelumnya telah melakukan tracing dan mengisolasi warga binaan yang sempat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi.
 
“Sesuai dengan hasil koordinasi, Kalapas bersama Tim Medis Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, sudah melaksanakan tracing dan mengisolasi warga binaan yang sempat melakukan kontak erat dengan pasien. Dan sudah ada 40 orang yang menjalani test swab atau rapid antigen,” ucap Suyasa.
 
PPKM Berbasis Mikro
 
Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng mengatakan, Bali bersiap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Mikro yang dimaksud adalah bisa dilakukan per desa/kelurahan. Tergantung dari perkembangan kasus di desa atau kelurahan yang ada. Sehingga, Satgas memantau perkembangan kasus per desa/kelurahan. Gede Suyasa mengungkap itu usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) PPKM ketiga Provinsi Bali dengan Gubernur Bali, Minggu (7/2).
 
Dalam rakor di ungkap, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 tahun 2021, akan ada PPKM berbasis mikro. Pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan tingkat RT/RW. Oleh karena itu, akan ada pula PPKM berbasis desa dan kelurahan. “Ini dirapatkan tadi bersama bupati dan walikota se Bali. Untuk dipersiapkan karena akan berlaku mulai tanggal 9 Februari 2021,” jelasnya.
 
Hanya saja katanya, dalam Inmendagri terbaru itu, Buleleng tidak terkena kebijakan PPKM kabupaten/kota. Namun, Buleleng diperbolehkan mengambil kebijakan atau keputusan terhadap desa yang membutuhkan PPKM. Secara substansi, Buleleng sudah pernah melakukannya bahkan sedang melakukannya. Seperti yang telah dilakukan di Kelurahan Banyuning dan Desa Pancasari. Terakhir adalah Desa Pegadungan yang sampai saat ini masih berlaku. “Hasilnya adalah PPKM berjalan efektif karena kasus menurun. Tapi, karena waktu itu belum ada aturan tentang PPKM mikro ini, kita menyebutnya pengawasan dan pengendalian ketat terhadap desa maupun kelurahan. Dengan adanya Instruksi Mendagri yang baru, saat ini bisa kita sebut PPKM berbasis mikro,” tandas Suyasa.
wartawan
Khairil Anwar
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.