Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

718 Pengunjung MPP Perhari, Jadi Peluang Menggeliatnya Pasar Seni dan Kerajinan

PELAYANAN - Aktifitas di Mall Pelayanan Publik, dalam sehari lebih dari 718 orang datang untuk mendapatkan pelayanan dari OPD penyedia layanan.

BALI TRIBUNE - Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin memudahkan bagi masyarakat Karangasem untuk mendapatkan pelayanan dari OPD penyedia layanan dan sejumlah instansi lainnya termasuk BUMN pemberi layanan. Setiap harinya lebih dari 718 orang yang datang ke MPP untuk berbagai keperluan mulai dari mengurus perizinan, membayar tagihan rekening PDAM hingga mengurus KTP dan akte kelahiran.

Ini menunjukan betapa MPP ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Karangasem yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh layanan, karena disamping nyaman lokasi MPP ini dinilai sanngat representatif karena berlokasi di jantung kota dan dekat dengan Pasar Amlapura Timur. Kendati baru dilaunching pada Bulan Juni mendatang, namun aktifitas di MPP ini sudah cukup padat, dimana areal parkir yang luas dengan memanfaatkan lahan terminal diseberang gedung MPP cukup mendukung keamanan dan kemudahan pengunjung MPP sehingga tidak ada lagi istilah kesulitan parkir.

Sekda Kabupaten Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, Minggu (29/4), menyebutkan ada sebanyak 157 jenis layanan yang disediakan di MPP baik layanan perizinan maupun non perizinan. “Tujuan MPP ini sendiri untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Selain itu keberadaan MPP ini cukup penting dalam kaitan peningkatan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha,” tegas Adnya Mulyadi.

Dijelaskannya definisi MPP sesuai Peraturan Menteri PAN-RB yakni tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan pulik, atas barang, jasa dan atau pelayanan adminsitrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat, daerah maupun BUMN/BUMD atau layanan swasta, dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesbilitas dan kenyamanan.

Sementara soal pemanfaatan lantai 1 gedung pusat seni dan kerajinan penunjang Pasar Amlapura Timur atau yang akrab disebut gedung UKM Centre sebagai MPP, Adnya Mulyadi menjelaskan jika sebelumnya gedung tersebut sudah hampir 2.5 tahun mangkrak tanpa aktifitas. Dan setelah rapat berkoordinasi antara OPD dengan Bisnis Development Senter (BDS) Tanah Aron selaku pengelola gedung, pihak BDS sendiri mengakui jika kegiatan di gedung tersebut sudah tidak berjalan, “Dan secara prinsip pihak BDS dan OPD terkait mendukung penyelenggaraan MPP di gedung tersebut,” ungkapnya.

Ditegaskannya pula jika keberadaan MPP tidak lantas merubah fungsi gedung, namun hanya mensinergikan antara pusat seni dan pelayanan publik. Nah saat ini aktifitas di gedung itu sudah kembali menggeliat bahkan jumlah pengunjung perharinya sudah mencapai 718 orang lebih, artinya ini menjadi peluang tersendiri bagi pasar seni dan kerajinan yang terintegrasi dengan pelayanan publik.

Diakuinya memang saat ini pihaknya tengah mengoptimalkan kenyamanan di gedung tersebut seperti pemasangan pendingin ruangan, penambahan meja dan kursi pengunjung serta seragam bagi petugas pelayanan.

wartawan
Redaksi
Category

Desa Bongkasa Pertiwi Terapkan Pengawasan Pemilahan Sampah Secara Digital

balitribune.co.id I Mangupura - Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran warganya memilah sampah organik dan anorganik. Seperti gebrakan yang dilakukan Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kabupaten Badung membuat inovasi pengawasan pemilahan sampah secara digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Investor Kuasai Lahan 80 Hektar, Pansus TRAP Minta BPN Evaluasi

balitribune.co.id I Denpasar - Pansus Tata Ruang Perizinan dan Aset (TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali mempertimbangkan perlunya membentuk Satuan Tugas Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Satgas TRAP) Provinsi Bali untuk agenda pemuliaan alam, manusia dan kebudayaan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Alot, DPRD Buleleng bakal Panggil Pelaku UMKM

balitribune.co.id I Singaraja - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Buleleng saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersama pihak Eksekutif. Salah satu poin krusial yang masih menjadi perdebatan adalah rencana pengenaan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rapat kerja bersama jajaran eksekutif digelar, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinkes Buleleng Selidiki Kasus Kematian Akibat Dengue Shock Syndrome di Banyuning

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melaporkan adanya kasus kematian akibat Dengue Shock Syndrome (DSS) yang terjadi di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Korban diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun 10 bulan.

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Golkar DPRD Badung Dukung Penanganan Sampah, Klarifikasi Pernyataan Sikap Anggotanya Terkait Pembuangan Kompos di Penarungan

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menegaskan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani persoalan sampah, termasuk kebijakan darurat jangka pendek yang sedang berjalan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.