Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

718 Pengunjung MPP Perhari, Jadi Peluang Menggeliatnya Pasar Seni dan Kerajinan

PELAYANAN - Aktifitas di Mall Pelayanan Publik, dalam sehari lebih dari 718 orang datang untuk mendapatkan pelayanan dari OPD penyedia layanan.

BALI TRIBUNE - Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin memudahkan bagi masyarakat Karangasem untuk mendapatkan pelayanan dari OPD penyedia layanan dan sejumlah instansi lainnya termasuk BUMN pemberi layanan. Setiap harinya lebih dari 718 orang yang datang ke MPP untuk berbagai keperluan mulai dari mengurus perizinan, membayar tagihan rekening PDAM hingga mengurus KTP dan akte kelahiran.

Ini menunjukan betapa MPP ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Karangasem yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh layanan, karena disamping nyaman lokasi MPP ini dinilai sanngat representatif karena berlokasi di jantung kota dan dekat dengan Pasar Amlapura Timur. Kendati baru dilaunching pada Bulan Juni mendatang, namun aktifitas di MPP ini sudah cukup padat, dimana areal parkir yang luas dengan memanfaatkan lahan terminal diseberang gedung MPP cukup mendukung keamanan dan kemudahan pengunjung MPP sehingga tidak ada lagi istilah kesulitan parkir.

Sekda Kabupaten Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, Minggu (29/4), menyebutkan ada sebanyak 157 jenis layanan yang disediakan di MPP baik layanan perizinan maupun non perizinan. “Tujuan MPP ini sendiri untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Selain itu keberadaan MPP ini cukup penting dalam kaitan peningkatan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha,” tegas Adnya Mulyadi.

Dijelaskannya definisi MPP sesuai Peraturan Menteri PAN-RB yakni tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan pulik, atas barang, jasa dan atau pelayanan adminsitrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat, daerah maupun BUMN/BUMD atau layanan swasta, dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesbilitas dan kenyamanan.

Sementara soal pemanfaatan lantai 1 gedung pusat seni dan kerajinan penunjang Pasar Amlapura Timur atau yang akrab disebut gedung UKM Centre sebagai MPP, Adnya Mulyadi menjelaskan jika sebelumnya gedung tersebut sudah hampir 2.5 tahun mangkrak tanpa aktifitas. Dan setelah rapat berkoordinasi antara OPD dengan Bisnis Development Senter (BDS) Tanah Aron selaku pengelola gedung, pihak BDS sendiri mengakui jika kegiatan di gedung tersebut sudah tidak berjalan, “Dan secara prinsip pihak BDS dan OPD terkait mendukung penyelenggaraan MPP di gedung tersebut,” ungkapnya.

Ditegaskannya pula jika keberadaan MPP tidak lantas merubah fungsi gedung, namun hanya mensinergikan antara pusat seni dan pelayanan publik. Nah saat ini aktifitas di gedung itu sudah kembali menggeliat bahkan jumlah pengunjung perharinya sudah mencapai 718 orang lebih, artinya ini menjadi peluang tersendiri bagi pasar seni dan kerajinan yang terintegrasi dengan pelayanan publik.

Diakuinya memang saat ini pihaknya tengah mengoptimalkan kenyamanan di gedung tersebut seperti pemasangan pendingin ruangan, penambahan meja dan kursi pengunjung serta seragam bagi petugas pelayanan.

wartawan
Redaksi
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.